Ende, Flores, NTT (ANTARA) - "Dalam perjalanan reses, saya melihat ada anak-anak dan ibu-ibu yang duduk di atas pohon. Mereka mencari sinyal untuk menelepon keluarga di Malaysia", kata seorang anggota DPR RI.
Pemandangan seperti ini masih terlihat di pelosok-pelosok negeri ini, terutama di pantai utara, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, ungkap anggota Komisi I DPR RI, Andre Hugo Pareira.
Kondisi ini menggambarkan bahwa, masih banyak daerah di provinsi berbasis kepulauan itu, dan juga mungkin di daerah lain di Indonesia yang masih susah mendapatkan sinyal.
Menurut dia, memerdekakan sinyal di Indonesia bisa dimulai dari Ende, Flores, sebagai kota yang melahirkan ideologi Pancasila yang kemudian mempersatukan seluruh rakyat bangsa ini.
"Dalam pengasingan, Bung Karno melahirkan ideologi yang mempersatukan kita, dan untuk mempersatukan seluruh anak bangsa melalui internet, alangkah baiknya bisa dimulai dari Ende," kata legislator dari PDI Perjuangan itu.
Keluhan serupa disampaikan Angelina, seorang guru yang mengaku banyak sekolah di daerah di Pulau Flores yang tidak bisa menyelenggaran ujian nasional berbasis komputer karena kesulitan sinyal.
Dia berharap, kehadiran Menteri Komunikasi dan Informatika di Desa Detusoko, Kabupaten Ende ini, ke depan kondisi akses sinyal bisa lebih baik dari saat ini.
Baca juga: Pemerintah berkewajiban memberikan akses internet kepada warganya
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Indonesia belum merdeka dalam urusan sinyal untuk akses internet berkecepatan tinggi.
"Indonesia sudah merdeka 74 tahun, tetapi untuk urusan sinyal, banyak yang belum merdeka karena masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa belum semuanya menikmati akses sinyal berkecepatan tinggi," kata Rudiantara.
Bahkan masyarakat yang berada di wilayah Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), justru membayar lebih mahal dari para pengguna internet di Pulau Jawa.
Menurut dia, mereka yang tinggal di Jakarta atau mereka yang sedang berada di Jakarta, bisa menikmati akses internet lebih cepat ketimbang di Papua dan di NTT.
Selain mendapat akses internet yang lebih lambat, masyarakat di Timur Indonesia membayarnya lebih mahal.
"Ini menjadi sesuatu yang tidak imbang karena semua rakyat bangsa ini memilik hak yang sama untuk menikmati akses internet dengan lebih baik, katanya.
Karena itu, pemerintah terus berupaya agar layanan internet harus bisa terjangkau ke seluruh wilayah negeri ini, katanya.
Menurut dia, pemerintah terus berupaya membangun layanan sinyal ke seluruh pelosok negeri karena memang merupakan kewajiban pemerintah meyalani masyarakat.
Baca juga: Nilai satelit HTS diperkirakan Rp22 triliun
Dia mengatakan, pemerintah menargetkan, pada pertengahan 2019 ini, semua kota di Indonesia sudah bisa merdeka sinyal, karena sudah terhubung dengan jaringan tulang punggung.
"Indonesia adalah negara kepulauan dan untuk membangun jaringan tulang punggung harus menggunakan fiber optik melalui laut, tetapi pemerintah sudah mencanangkan semua kota kabupaten di Indonesia, bisa merdeka sinyal pada pertengahan 2019 ini," katanya.
Saat ini, kata Menteri Rudiantara, jaringan internet berkecepatan tinggi sudah mulai beroperasi.
Di wilayah bagian barat Indonesia sudah beroperasi pada Maret 2018, dan wilayah Tengah sudah beroperasi pada Januari 2019.
Sementara bagian Timur, pembangunannya baru mencapai 94 persen, karena membangun di timur, khusus di Papua dan Papua Barat membutuhkan energi yang sangat besar.
"Pembangunan di Timur, terutama di Papua dan Papua Barat membutuhkan waktu lama, karena harus membangun di puncak bukti. Harus menggunakan heli kopter untuk membawa material," katanya.
Menurut dia, ada 28 titik pembangunan tower yang berlokasi di pengunungan Papua. Tidak ada akses jalan, petugas harus menebang pohon untuk membuka area agar helikopter bisa membawa material.
"Dan ini merupakan instruksi dari presiden dan wakil presiden bahwa membangun harus merata, jangan terpusat di Jawa saja," kata Menteri Rudiantara.
Dia berharap, pada pertengahan 2019 ini, pembangunan di wilayah Timur, terutama di Papua dan Papua Barat sudah bisa selesai dilaksanakan, dan dengan terintegrasinya jaringan tulang punggung yang menyentuh 514 kota di Indonesia, maka kota-kota di seluruh Indonesia sudah bisa merdeka dari sinyal.
Baca juga: Masih banyak daerah 3T di NTT belum terjangkau internet
Ratusan ribu sekolah
Dia menambahkan, ada 214 ribu sekolah, baik SMA, SMP dan SD yang belum terhubung internet.
Selain sekolah, ada 83 ribu kantor desa, 5.000 puskesmas, markas polsek dan koramil serta rumah sakit daerah juga belum terhubung internet, kata Rudiantara.
"Saat ini ada 214 ribu sekolah yang belum terhubung internet, tetapi nanti tidak ada lagi sekolah yang tidak terhubung internet dengan kecepatan tinggi," kata Rudiantara.
Menurut dia, yang sudah dilakukan pemerintah selama ini adalah membangun Palapa Ring, dan sudah hampir selesai, tetapi untuk wilayah Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian Timur belum bisa terhubung.
Dua daerah perbatasan ini, kata dia, belum bisa dibangun karena untuk menyambungkan jaringan ke dua wilayah ini, harus melewati bawa laut Pulau Jawa.
"Dan kami berpikir untuk menghubungkan wilayah ini. Kalau sudah tersambung disepanjang perbatasan, itu akan lebih bagus lagi," katanya menjelaskan.
"Tetapi yang saat ini belum selesai, harus kita lanjutkan karena fundamen sudah diletakan dan lima tahun ke depan sudah harus selesai dibangun," katanya.
Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini menunjukan keberpihakan kepada masyarakat Indonesia untuk akses internet, yang dianggap tidak layak secara bisnis.
"Kalau operator mau masuk dia hitung dulu. Ada bisnisnya atau tidak, baik modal atau tidak. Pemerintah tidak bisa melakukan itu, dan ini hanya solusi yang dilakukan pemerintah sambil menunggu satelit kita sendiri," katanya.
Selain itu, pemerintah sudah sejak dua tahun lalu menyiapkan pembangunan satelit yang menghasilkan internet berkecepatan tinggi.
"Bagaimana supaya semua sekolah bisa terhubung internet, pemerintah sudah menyiapkan dua tahun dengan membangun satelit, karena untuk menghubungkan internet ke sekolah, puskemas dan polsek serta koramil harus menggunakan satelit," katanya.
Baca juga: 214.000 sekolah akan terhubung internet berkecepatan tinggi
Dia mengatakan, pembangunan satelit memang membutuhkan waktu 6-7 tahun, tetapi harus dimulai karena jika tidak, maka kita tidak bisa menghubungkan Indonesia.
Rudiantara mengatakan, jika ada satelit yang bisa disewakan, maka pemerintah akan menyewanya agar Indonesia bisa merdeka lebih awal dari sinyal.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang dalam proses lelang pembangunan satelit jenis High Throughput Satellite (HTS) dan diperkirakan pada akhir 2022 sudah bisa digunakan.
Pembangunan satelit HTS itu, karena di masa mendatang saluran telekomunikasi akan didominasi oleh layanan data atau internet, sehingga satelit tersebut mendukung pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok atau terluar.
"Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Kita bisa memberikan layanan internet di manapun, fokusnya adalah soal data," katanya.
Jikalau satelit sudah ada, maka semua sekolah, kantor desa, polsek, koramil, puskemas, rumah sakit di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet dengan kecepatan tinggi dan biaya murah, katanya.
"Tetapi kalau kantor desa sudah terhubung internet, kepala desa jangan gunakan untuk main game, tetapi mengakses informari yang berguna dalam membangun desa," kata Rudiantara.
Baca juga: Kata Menkominfo, Indonesia belum merdeka dalam urusan sinyal
Baca juga: Semua kota merdeka sinyal pada pertengahan 2019
