Pasar murah subsidi menjangkau masyarakat rentan inflasi di NTT

Sabtu, 13 September 2025 07:50 WIB

Foto bersama dalam kegiatan pasar murah bersubsidi yang digelar Disperindag Provinsi NTT di Desa Oenlasi, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. ANTARA/HO-Disperindag NTT

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pasar murah bersubsidi yang menjangkau masyarakat rentan inflasi daerah di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS).

“Pasar murah ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan yang rentan terhadap inflasi daerah. Kita juga menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrim,” kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Disperindag) NTT Ronny Dae dihubungi dari Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pasar murah untuk Kabupaten TTS berlangsung di Kecamatan Ki’e mencakup empat desa yaitu Desa Napi, Desa Oenai, Desa Enonapi, dan Desa Oenlasi.

Sementara di Kabupaten Kupang berlokasi di Kecamatan Taebenu yang mencakup tujuh desa yaitu Desa Oeletsala, Desa Oeltuah, Desa Baumata, Baumata Timur, Baumata Barat, dan Baumata Utara.

“Masing-masing kecamatan di kabupaten tersebut sasaran kuota subsidinya untuk 1.000 kepala keluarga (KK),” ucapnya.

Kegiatan pasar murah bersubsidi di dua wilayah tersebut berlangsung pada 11-12 September.

Adapun komoditas yang disubsidi berupa beras premium, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, dan jenis sembako lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut Ronny, penyaluran subsidi sembako seperti telur ayam ras turut berkontribusi dalam peningkatan gizi masyarakat yang berdampak pula pada pencegahan stunting.

Ia berharap momentum pasar murah bersubsidi dapat menunjang pemenuhan hidup penerima manfaat serta mampu mencegah laju inflasi di daerah.

“Nanti pekan depan (17-18 September) kita akan laksanakan di Kabupaten Alor dan Kabupaten Lembata, sasaran masyarakatnya juga sama,” katanya menambahkan.

Penyelenggaraan pasar murah, kata dia, merupakan instruksi langsung Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam upaya pengendalian inflasi yang menjangkau daerah pelosok.