Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Dewan Pers untuk memanggil pimpinan redaksi Trans7 imbas tayangan program “Xpose Uncensored” yang dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.
"Laporan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Pesantren adalah lembaga yang membangun nilai moral dan adab. Jangan diputarbalikkan menjadi jahat dan perusak," ujar Marwan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia memandang tayangan Trans7 tersebut menggiring opini publik sebab adab dan akhlak yang dibina pesantren digambarkan sebagai perilaku negatif.
"Gambaran buruk yang disuguhkan dengan segala bumbu narasi sangat jahat. Jika Trans7 tidak memahami pesantren, maka belajar dulu, baru membuat liputan," katanya.
Oleh sebab itu, dia menekankan agar Dewan Pers memanggil pimpinan redaksi Trans7. Terlebih dia merupakan pimpinan komisi yang berjuang agar pondok pesantren tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang berkontribusi melahirkan generasi cerdas dan berakhlak baik.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.
“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.
Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar. Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komisi VIII DPR minta Dewan Pers panggil Trans7
Ketua Komisi VIII DPR meminta Dewan Pers panggil Trans7
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. ANTARA/Asep Firmansyah/pri.
