Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai kehadiran Program INOVASI kemitraan dapat menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut yang mencapai angka 2.300an anak.
“Ini menjadi suatu angka yang sangat tinggi. Dan kami sudah mengambil langkah-langkah untuk menekan hal tersebut salah satunya melalui program ini,” kata Bupati TTS Eduard Markus Lioe di Kupang, Rabu.
Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat ke-2 Komite pengarah Program Inovasi Fase 3 provinsi NTT yang dihadiri oleh beberapa kepala daerah dari daratan Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Flores.
Dia mengatakan Program INOVASI sendiri telah masuk ke Kabupaten TTS sejak tahun 2017. Dimana dibagi menjadi tiga fase.
Fase pertama dimulai pada tahun 2017 hingga 2019. Lalu fase kedua dimulai pada 2020 hingga 2023 serta fase ketiga dimulai pada tahun 2024 dan akan berakhir pada tahun 2027.
Menurut dia, keberadaan program INOVASI memberikan dampak positif bagi pendidikan di Kabupaten TTS, khususnya literasi serta numerik, yang diberikan kepada anak-anak SD.
Selain mengandalkan program INOVASI, pemerintah daerah di TTS juga menggunakan program lain untuk menekan angka putus sekolah anak-anak di daerah itu.
“Berbagai program dari pihak swasta atau program pemerintah pusat kita satukan untuk mewujudkan anak-anak di TTS bisa bersekolah,” ujar dia.
Berbagai upaya ujar dia terus dilakukan, namun menurut dia kendala yang dihadapi adalah luasnya wilayah kerja Pemda TTS dibandingkan 21 Kabupaten Kota di NTT.
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus diwawancara terpisah mengaku keberadaan INOVASI itu langsung menyentuh pada pokok kebangkitan sumber daya manusia.
“Kalau tidak ada pendidikan, maka tidak ada sumber daya manusia yang hebat,” ujar dia.
Dia menambahkan di Kabupaten Nagekeo sendiri pihaknya sudah mencapai target standar pelayanan minimum. Dan dia mengklaim berkat dukungan program INOVASI, saat ini Nagekeo menjadi satu-satunya Kabupaten yang memiliki standar pelayanan minuman 100 persen.
Dia berharap program kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia terus berlanjut, jika pada tahun 2027 nanti terhenti.
