Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar untuk Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Apabila terdapat lembaga penyalur yang mengalami kekosongan, hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian kuota karena lembaga tersebut telah menyalurkan BBM melebihi batas yang telah ditetapkan,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dari Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Dia mengatakan hal itu berkaitan dengan ditemukan antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU di Kota Kupang dan juga beberapa SPBU di Pulau Timor.
Ahad menjelaskan penyesuaian yang dilakukan oleh lembaga penyalur, untuk memastikan BBM subsidi tetap tersedia dan dapat dinikmati masyarakat hingga akhir Desember 2025.
Ahad menjelaskan untuk seluruh Pulau Timor kebutuhan BBM disuplai melalui dua Fuel Terminal (FT), yakni Fuel Terminal Tenau dan Fuel Terminal Atapupu.
Kedua FT itu cakupan wilayah distribusi meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
Lebih lanjut, Ahad menjelaskan bahwa penyaluran BBM ke setiap SPBU dilakukan berdasarkan kuota resmi yang ditetapkan pemerintah.
Saat ini Pertamina Patra Niaga tengah berkoordinasi dengan Pemerintah dan BPH Migas terkait penambahan kuota Biosolar.
Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi biosolar di Pulau Timor tercatat mencapai 45 ribu kiloliter (kl) atau sekitar 83 persen dari total kuota tahun 2025.
“Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM subsidi di wilayah Pulau Timor, khususnya Biosolar, berada pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar dia lagi.
Pertamina juga memperketat pengawasan, agar penyaluran BBM lebih tepat sasaran kepada konsumen yang berhak serta meminimalkan potensi penyelewengan oleh pihak yang tidak berwenang.
Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap proses distribusi dapat berjalan lancar dan kondisi di lapangan segera kembali normal.
