DJPb: Realisasi APBN NTT tumbuh 50,2 persen hingga Februari 2026

Kamis, 5 Maret 2026 18:56 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan (kanan). (ANTARA/Yoseph Boli Bataona)

Kupang, NTT (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi belanja APBN di provinsi itu tumbuh 50,2 persen hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi belanja pemerintah pada awal tahun anggaran.

“Sampai dengan akhir Februari 2026, realisasi belanja NTT tumbuh 50,2 persen (yoy), setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 57,36 persen (yoy) pada Januari 2026,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Kamis.

Ia menjelaskan secara perbandingan mingguan realisasi APBN di NTT mengalami fluktuasi.

Namun, secara umum tingkat pertumbuhan realisasi belanja APBN tetap mencatat tren positif dengan variasi terendah 6,02 persen dan tertinggi 17,84 persen.

Dengan demikian, perbandingan secara tahunan (year-on-year/yoy) selama periode berjalan pada tahun 2026 secara konsisten mencatat pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2025.

Adapun realisasi belanja di wilayah NTT pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 95,22 persen dengan pertumbuhan sebesar 5,14 persen, lebih tinggi dibandingkan 2024 sebesar 3,87 persen (cumulative-to-cumulative/ctc), serta melampaui kinerja regional Bali Nusra dan nasional.

“Target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,5-6 persen, sehingga butuh sinergi dan upaya lintas sektor dan instansi serta kontribusi semua pihak dalam menjaga momentum pertumbuhan dan transformasi ekonomi NTT,” kata Adi.

Untuk itu, DJPb Provinsi NTT terus menghimbau percepatan belanja APBN, terutama belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Ia menyampaikan pihaknya melakukan koordinasi dan langkah strategis sejak awal tahun anggaran bersama satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb NTT untuk mengakselerasi belanja sejak triwulan I.

Langkah itu dilakukan agar manfaat belanja negara segera dirasakan masyarakat, menghindari penumpukan pencairan di akhir tahun, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan anggaran digunakan optimal untuk mencapai target output.

Upaya akselerasi tersebut juga dilakukan melalui korespondensi, pembinaan satuan kerja, diseminasi data dan kebijakan, rilis informasi serta pertemuan dengan pimpinan satuan kerja.

Ia menambahkan, alokasi sektor pertanian pada 2026 mencapai Rp 495,1 miliar yang diarahkan pada empat program utama, yakni ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi serta nilai tambah dan daya saing industri.

Sektor pertanian juga merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 2026.

Secara umum, sampai dengan akhir Februari KUR telah diakses 9.455 debitur sedangkan UMi telah diakses 6.036 debitur di provinsi berbasis kepulauan itu.