Gubernur NTT menginginkan optimalisasi PAD di tahun 2026

Rabu, 21 Januari 2026 17:53 WIB

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena. ANTARA/Ho-Humas Pemprov

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menginginkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau kita ingin lebih leluasa mengeksekusi program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, maka PAD harus diperkuat. Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat,” katanya.

Menurut Melki, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat membatasi ruang fiskal pemerintah daerah, karena sebagian besar anggaran telah memiliki peruntukan yang terkunci oleh kebijakan nasional.

Ia menyebutkan PAD Provinsi NTT pada tahun sebelumnya berada di angka Rp1,297 triliun. Pada tahun 2026, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan signifikan hingga Rp2,8 triliun.

Target tersebut, kata dia, akan dicapai melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pengelolaan sumber pendapatan yang lebih transparan, terukur, dan akuntabel.

Gubernur Melki menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membuka ruang publik sejak tahap perencanaan dan pembahasan anggaran, termasuk dengan melibatkan DPRD serta melakukan konsultasi dengan BPKP, BPK dan aparat penegak hukum guna meminimalkan risiko hukum.

Selain itu, ia mendorong agar anggaran program-program nasional yang masuk ke NTT, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni, dapat melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, Gubernur Melki juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk memiliki semangat kewirausahaan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Kapsari menekankan agar tata kelola keuangan daerah harus berlandaskan transparansi, partisipasi publik, dan pengukuran kinerja yang jelas.

Pihaknya menyatakan akan terus mengawal kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi NTT melalui evaluasi dan laporan eksekutif daerah yang disampaikan ke BPKP pusat.