Kemenkum membentuk 3.442 posbakum di NTT untuk perluas akses hukum

Selasa, 3 Februari 2026 13:44 WIB

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba. ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur merampungkan pembentukan 3.442 pos bantuan hukum atau posbakum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan guna memperluas akses keadilan dan hukum bagi masyarakat.

"Per 30 Januari 2026, pembentukan posbakum sudah mencapai target 100 persen di Provinsi NTT," kata Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba ditemui di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten dan kota, hingga perangkat daerah, terutama para kepala desa dan lurah.

Silvester mengatakan upaya percepatan pembentukan program nasional tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama kondisi geografis NTT serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa.

Pembentukan posbakum di NTT juga mengalami banyak tantangan, seperti keadaan geografis hingga sumber daya manusia di tingkat desa.

"Kami tahu bahwa pembentukan posbakum di NTT bukan hal yang mudah karena sejumlah kerawanan, mulai dari wilayah kepulauan, topografi, hingga letak geografis yang sulit,” katanya.

Ia menambahkan penyebaran posbakum tersebut telah menjangkau seluruh desa dan kelurahan pada 22 kabupaten dan kota yang ada di NTT, sehingga layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata oleh masyarakat.

Menurut Silvester, posbakum memiliki fungsi penting sebagai sarana edukasi dan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, serta membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keadilan.

Ia menegaskan posbakum tidak hanya menjadi tempat konsultasi hukum, tetapi ruang strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

“Keberadaan posbakum menjadi momentum dan ruang bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan rasa keadilan dengan pendekatan yang responsif dan restoratif bagi masyarakat di Bumi Flobamora,” katanya.

Ia berharap sinergi dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat guna mengoptimalkan peran serta fungsi posbakum secara berkelanjutan di NTT.