Logo Header Antaranews Kupang

BI NTT mengantisipasi meningkatnya permintaan kebutuhan saat HBKN

Selasa, 10 Februari 2026 13:40 WIB
Image Print
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso (kanan) saat memberikan pemaparan tentang inflasi di NTT di Kota Kupang. ANTARA/Kornelis Kaha

Kupang (ANTARA) - Bank Indonesia wilayah NTT mengantisipasi meningkatnya permintaan akan kebutuhan barang di tengah masyarakat, yang dapat berpengaruh pada inflasi di wilayah NTT jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) periode Februari-Juni 2026.

"Terdapat sembilan HBKN pada periode Februari-Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan permintaan dan memerlukan langkah antisipatif yang lebih intensif," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikan di sela-sela High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT seluruh pemangku kepentingan di Kota Kupang.

Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi NTT tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,39 persen year on year (yoy).

Hal ini menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, seiring dengan pertumbuhan ekonomi NTT yang kuat sebesar 5,14 persen (yoy).

Sementara inflasi Provinsi NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran. Kondisi pasokan serta stok komoditas pangan utama juga relatif terjaga.

Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan berinovasi bersama TPID se-Provinsi NTT.

“Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi dan diharapkan terus memperkuat daya beli masyarakat," ujar dia.

Dia menambahkan, selama tahun 2026 BI NTT akan fokus pada pengendalian inflasi jangka pendek untuk menghadapi festive season serta strategi jangka menengah-panjang melalui penguatan struktur produksi dan distribusi,

Optimisme terhadap inflasi NTT tahun 2026 juga ditegaskan Gubernur NTT Melki Laka Lena melalui langkah-langkah konkret Pemerintah Daerah.

Dukungan kebijakan dan anggaran pengendalian inflasi dari APBN di Provinsi NTT pada tahun 2026 mencapai Rp762,38 miliar, yang diarahkan untuk pelaksanaan operasi pasar murah, intensifikasi sidak pasar serta aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

"Kemudian juga digunakan untuk penguatan kapasitas produsen lokal melalui dukungan sarana prasarana, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital pangan," tambah dia.



Pewarta :
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026