Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masyarakat Papua menerima permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Malang Sutiaji, sehingga persoalan dugaan pelecehan terhadap kelompok mahasiswa Papua tidak lagi diperpanjang.
"Jadi sebenarnya apa yang diharapkan sudah selesai. Karena itu, masyarakat yang di Papua kita harapkan dapat menerima penyesalan dan tentunya juga permintaan maaf dari masing-masing itu," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/8).
Dengan adanya permintaan maaf dari sejumlah pejabat daerah tersebut, Wapres juga berharap ketegangan antarmasyarakat, terkait pelecehan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan dapat berakhir dan tidak berlarut-larut.
"Kami harap ini akan cooling down masalah ini, karena apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat, yaitu agar peristiwa di Surabaya diselesaikan sudah selesai," tambahnya.
Kronologi kericuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat dipicu akibat pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jumat (16/8), oleh sejumlah orang yang tergabung di beberapa ormas.
Massa ormas tersebut menuding terjadi pelecehan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua tersebut. Dugaan pelecehan bendera tersebut beredar di media sosial dan belum terbukti kebenarannya.
Akibatnya, terjadi sejumlah aksi di Papua dan Papua Barat, Senin (19/8), yang dipicu oleh pernyataan negatif dari sejumlah oknum terkait pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.
Di Papua Barat, massa memblokade beberapa ruas jalan utama di Manokwari, dengan membakar ban hingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh.
Sementara di Papua, ribuan warga berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup.
