Anggaran pilkada 2020 dalam proses asistensi

Kupang (ANTARA) - Juru bicara KPU Nusa Tenggara Timur, Yosafat Koli mengatakan, semua daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020, sudah mengusulkan anggaran, dan saat ini sedang dalam proses asistensi dengan pemerintah.

"Jika anggaran pilkada itu sudah ada persetujuan dari pemerintah daerah, maka akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani Pemda bersama KPU masing-masing kabupaten," kata Yosafat Koli kepada ANTARA di Kupang, Sabtu (7/9).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kesiapan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak 2020, pada sembilan kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu, mengingat anggaran selalu menjadi permasalahan antara KPU dengan pemerintah daerah.

Pada 2020 mendatang, ada 9 kabupaten di NTT yang akan menyelenggarakan Pilkada, yakni Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur.

Baca juga: KPU butuh Rp25 miliar untuk biayai Pilkada di Timor Tengah Utara

Yosafat Koli menambahkan, sebelum ada keputusan KPU RI tentang tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2020, KPU NTT telah menginstruksikan kepada semua daerah yang menggelar pilkada untuk mengusulkan anggaran kepada pemerintah.

"Usulan anggaran ini dinilai penting, untuk menyesuaikan dengan agenda pembahasan anggaran pada masing-masing kabupaten," katanya menjelaskan.

Ia menambahkan sampai hari ini, semua daerah sudah mengajukan anggaran. Ada daerah yang sudah mendapat persetujuan DPRD, dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan NPHD.

Yosafat berharap, ada kerja sama yang baik antara KPU, pemerintah dan DPRD, agar tidak ada persoalan yang dapat menghambat alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak 2020, sehingga paling lambat Oktober sudah ada penandatanganan NPHD. 

Baca juga: Tahapan Pilkada serentak 2020 dimulai akhir September 2019
Baca juga: KPU minta daerah siapkan rancangan anggaran Pilkada 2020