Kupang (ANTARA) - Ketua KPU Nusa Tenggara Timur Thomas Dohu mengatakan, sampai saat ini, baru empat dari sembilan kabupaten di NTT yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Sampai hari ini baru empat kabupaten yang menandatangani NPHD. Lima kabupaten lainnya masih dalam proses," kata Thomas Dohu kepada ANTARA di Kupang, Rabu (2/10) terkait penandatanganan NPHD.
Berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, maka batas akhir penandatangan NPHD adalah 1 Oktober 2019.
Empat kabupaten yang sudah menandatangani NPHD itu adalah Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Utara (TTU), Sumba Timur dan Kabupaten Malaka.
Baca juga: NPHD untuk Timor Tengah Utara segera ditandatangani
Baca juga: Anggaran pilkada 2 kabupaten di NTT sudah disetujui
Sementara lima kabupaten yang belum menandatangani NPHD hingga batas akhir 1 Okober adalah Kabupaten Ngada, Sumba Barat, Belu, Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai.
Dari lima kabupaten yang belum menandatangani NPHD ini, kata dia, ada tiga kabupaten, yakni Ngada, Sumba Barat dan Kabupaten Belu yang sudah menyelesaikan pembahasan anggaran dengan TAPD dan sedang dalam proses penandatanganan NPHD.
Sedangkan dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat belum membahas secara keseluruhan kebutuhan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dia berharap, paling lambat dalam bulan Oktober ini, semua kabupaten sudah bisa melakukan penandatanganan NPHD karena proses dan tahapan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai.
Baca juga: 1 Oktober batas akhir penandatanganan NPHD
Baca juga: Anggaran pilkada 2020 dalam proses asistensi
Baru empat kabupaten di NTT tandatangani NPHD
Ketua KPU NTT, Thomas Dohu. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
"Sampai hari ini baru empat kabupaten yang menandatangani NPHD. Lima kabupaten lainnya masih dalam proses," kata Thomas Dohu.
