Parlemen ingatkan pemerintah terkait DBD

Parlemen NTT mengingatkan pemerintah untuk secepatnya mengambil langkah penanganan terhadap serangan demam berdarah dengue (DBD), yang mulai melanda sejumlah daerah di provinsi berbasis kepulauan ini..

Kupang (ANTARA) - Parlemen Nusa Tenggara Timur mengingatkan pemerintah untuk secepatnya mengambil langkah penanganan terhadap serangan demam berdarah dengue (DBD), yang mulai melanda sejumlah daerah di provinsi berbasis kepulauan ini..

"Dalam rapat dengar pendapat dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pekan lalu, sesungguhnya Komisi V telah memberikan peringatan kewaspadaan terhadap wabah DBD," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT Yunus Takandewa di Kupang, Kamis (23/1).

Pada saat ini Komisi V DPRD Provinsi NTT sedang bertugas memantau semua region pulau-pulau untuk melihat langsung dampak bencana hidrometeorologi dan ancaman DBD.

"Baru saja saya mendapat laporan dari anggota Komisi V Eman Kolfidus bahwa Sikka telah diumumkan kejadian luar biasa (KLB) DBD," katanya.

Selain Sikka, berdasarkan informasi dari lapangan menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata juga sudah mengumumkan KLB DBD di daerah itu.

Terikait dengan informasi itu, dia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk segera melakukan upaya pertolongan di lapangan.

"Kami mengingatkan agar penanganan harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa," katanya.

Selain itu, dia juga telah meminta Dinas Kesehatan NTT untuk memastikan buffer stock obat-obatan. "Langkah lain yang penting untuk segera dikoordinasikan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi NTT ini menegaskan.

Pewarta : Bernadus Tokan
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.