Kupang (ANTARA) - Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, meminta pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mendata para pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang ke daerah masing-masing akibat pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).
"Pemerintah daerah di NTT melalui dinas ketenagakerjaan perlu lebih proaktif mendata secara akurat para PMI kita yang sudah pulang akibat pendemi COVID-19. Mereka ini juga perlu mendapat bantuan agar tidak menjadi persoalan baru di tengah masyarakat," kata Gabriel Goa ketika dihubungi dari Kupang, Senin, (4/5).
Ia mengatakan para PMI selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang perlu mendapat perhatian serius karena saat ini hidup tanpa sumber pendapatan setelah memilih pulang dari negara tempat mereka bekerja.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT melalui dinas ketenagakerjaan agar proaktif melakukan pendataan secara akurat terhadap para PMI yang sudah pulang.
Baca juga: DPR minta pekerja migran NTT jadi fokus pencegahan COVID-19
Baca juga: Ribuan tenaga kerja NTT terkena dampak COVID-19
Gabriel Goa mengatakan untuk PMI yang berangkat secara legal tentu lebih mudah didata melalui koordinasi bersama pihak BP3TKI.
"Namun PMI yang sebelumnya berangkat mandiri itu yang butuh proaktif dari dinas ketenagakerjaan agar "jemput bola" bekerja sama dengan para kepala desa untuk mendata secara akurat," katanya.
"Kalau PMI yang berangkat mandiri ini hanya diimbau untuk melaporkan diri ketika pulang maka siapa yang mau lapor?," katanya dalam nada tanya.
Ia mengatakan para PMI NTT yang sebelumnya bekerja di bidang kelapa sawit, pembantu rumah tangga, dan lainnya perlu mendapat bantuan dari pemerintah selama mereka menunggu di Indonesia.
Selanjutnya setelah diizinkan kembali ke negara tujuan, lanjut dia, para PMI juga bisa diberikan pelatihan dari pemerintah dan diberangkatkan secara legal.
Baca juga: Padma Indonesia: Negara wajib selamatkan PMI dari COVID-19
"Jadi pandemi COVID-19 ini juga kesempatan bagi pemerintah daerah di NTT untuk bisa mengantongi data yang akurat soal PMI termasuk mempersiapkan kompetensi mereka secara baik sebelum diberangkatkan lagi ke luar negeri," katanya.
