Pembangunan infrastruktur saat ini terus digenjot di Kota Labuan Bajo itu, mulai dari jalan hingga infrastruktur lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan pertemuan KTT G-20 itu.
Jalan di dalam kota sepanjang 64 kilometer saat ini sedang diperbaiki serta pembangunan gorong-gorong yang semuanya ditargetkan harus selesai pada akhir tahun 2020 karena memang harus dikerjakan secara cepat.
Baca juga: Wisatawan gratis berkunjung di luar TN Komodo
Total ada sembilan paket jalan yang harus dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini yang mengerjakan adalah Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) NTT .
Direktur Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores Shana Fatinah mengatakan bahwa tak hanya jalan yang sedang dikerjakan, pembangunan kawasan puncak Waringin yang sudah dibangun juga saat ini sudah masuk dalam tahap II. Dimana tahap satun sudah selesai 100 persen sementara tahap duanya sudah mencapai 40 persen.
Puncak Waringin yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kota Labuan Bajo, merupakan lokasi wisata yang berada di ketinggian. Puncak Waringin bagi warga Labuan Bajo merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan panorama ketika matahari mulai tenggelam (sunset) dengan pemandangan lanskap budaya berupa Pelabuhan Labuan Bajo beserta aktivitas manusia di sekitarnya, laut, serta gugusan pulau.
Baca juga: Kementerian PPN/Bappenas dorong pemulihan ekonomi di Labuan Bajo
Top Mini Puncak Waringin memiliki arti puncak (dengan tanaman) pohon beringin. Lahan Puncak Waringin merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
"Lahan tersebut kini dibangun dengan beragam fasilitas bangunan berarsitektur unik untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif," kata Shana.
Ia menambahkan pembangunan kawasan Puncak Waringin bertujuan untuk mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional selain itu juga sebagai persiapan untuk KTT G-20 nanti.
Selain pembangunan di kawasan Kota, pembangunan juga dilakukan oleh Kementerian PUPR di fasilitas wisata lainnya seperti Goa Batu Cermin.
Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
Untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi NTT, Ditjen Cipta Karya melakukan penataan Goa Batu Cermin melalui pembangunan sejumlah fasilitas seperti ampiteater (amphitheater) dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan harapan mampu mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.
Kegiatan fisik penataan Goa Batu Cermin telah mulai dikerjakan sejak kontrak kerja 16 Maret dan selesai pada 13 Desember 2020 dengan progres hingga 29 Juni 2020 mencapai 11,78 persen. Pembangunannya dikerjakan oleh kontraktor PT. Karya Shinta Manarito dengan anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp27,5 miliar.
Baca juga: Pembangunan Puncak Waringin Labuan Bajo ditargetkan selesai akhir 2020
Kawasan Goa Batu Cermin diharapkan menjadi daya tarik wisatawan di Nusa Tenggara Timur selain Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Destinasi wisata ini dapat diakses melalui jalur darat dari Bandara Komodo dengan jarak 3,7 km atau hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.
Harus Berkelanjutan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pekan lalu menyatakan bahwa saat ini seluruh pembangunan di kawasan wisata itu bertujuan untuk menyambut KTT G-20 dan harus berkelanjutan.
"Artinya bahwa pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan dan lain-lain itu harus terus berkelanjutan dan tidak hanya digunakan saat KTT saja lalu terhenti, tetapi harus berkelanjutan dalam rangka mendukung pariwisata di pulau Flores khususnya di Manggarai Barat ini," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada pekan lalu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah memang mempunyai tujuan besar dalam pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo dalam rangka menyambut KTT G-20 pada 2023.
Untuk menyambut KTT G20 itu tidak hanya mengandalkan kawasan wisata di perkotaan saja, namun pemerintah pusat juga hingga saat ini pemerintah terus mencari spot-spot kawasan wisata lain di sekitar Manggarai Barat untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan, karena memang untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya mengandalkan satu kawasan wisata saja, tetapi juga butuh lebih banyak lagi.
Pembangunan di lokasi kegiatan KTT G-20 tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tetapi butuh bantuan dari pihak swasta untuk membangun.
Baca juga: Bappenas: Pembangunan infrastruktur penunjang KTT G-20 harus berkelanjutan
"Namun pastinya pihak swasta juga akan memikirkan keberlanjutan usai pertemuan itu. Apakah kawasan itu punya potensi wisata atau tidak sehingga bisa dijual lagi," tambah dia.
Rudy juga mengatakan bahwa dari hasil rapat dengan Gubernur NTT Viktor B Laiskodat diketahui bahwa sudah banyak investor swasta yang ingin membangun hotel dekat kawasan pelaksanaan KTT G-20.
Karena memang untuk pelaksanaan pertemuan KTT itu dibutuhkan sekitar 20 ribuan kamar hotel. Sementara hingga saat ini jumlah kamar hotel di Labuan Bajo saja baru mencapai 2.000an kamar saja.
Oleh karena itu dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun ini pemerintah akan terus bekerja keras agar berbagai fasilitas pendukung untuk KTT G-20 berjalan dengan lancar.
Sebab menurut Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Labuan Bajo akhir tahun lalu, mengatakan bahwa pertemuan KTT G-20 di Labuan Bajo akan didesain sedemikian rupa sehingga yang disuguhkan bukanlah hal-hal yang biasa saja, tetapi menyuguhkan keindahan alam di Labuan Bajo itu sendiri.
Budaya dan Masyarakatnya.
Jika memang benar pelaksanaan KTT G-20 itu dilakukan di Labuan Bajo tepatnya di Tana Mori, yang jaraknya 32 kilometer dari Bandara Komodo, maka tidak hanya infrastruktur saja yang perlu disiapkan, tetapi juga budaya dan masyarakat setempat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo selama lima hari mengatakan bahwa selain infrastuktur yang dibangun, kesiapan SDM juga harus disiapkan sehingga masyarakat tak menjadi penonton saja saat pelaksanaan KTT tersebut.
"Jadi selain pembangunan infrastruktur,Sumber Daya Manusianya juga harus mulai disiapkan saat ini. Hal itu tugas dari Pemdanya," katanya.
Disamping itu juga wisata budaya juga harus mulai disiapkan mulai saat ini untuk disuguhkan kepada para peserta pertemuan KTT G-20 nanti.
Dalam kunjungan kerjanya ke desa Wisata Liang Ndara ia melihat langsung beberapa atraksi budaya seperti tarian Caci, tarian bambu dan tarian lainnya yang mampu dijual kepada para tamu negara itu.
Bappenas juga sudah merancang agar dibangun sebuah amphiteater di desa wisata itu agar bisa menampung banyak wisatawan yang ingin menonton tarian caci yang memang sudah terkenal.
Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla mengatakan bahwa untuk membangun kawasan wisata di Labuan Bajo dalam rangka mendukung KTT G-20 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana Rp1,3 triliun.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk KSPN Labuan Bajo meliputi bidang sumber daya air, pembangunan Bidang Jalan, jembatan, bidang Pemukiman dan bidang perumahan.
Menurut mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Ende itu pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air dialokasikan dana sebesar Rp67,7 miliar diperuntukkan bagi pembangunan sarana-prasarana pengaman Pantai Loh buaya Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan wisata Taman Nasional Komodo.
Selain itu kata Gusti, pembangunan bidang jalan dan jembatan, peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu dan pembangunan jalan akses Pelabuhan mendapat alokasi dana Rp420,1 miliar.
Baca juga: Dispar Mabar terapkan sistem daftar daring masuk TN Komodo
Sementara itu untuk bidang permukiman mendapat alokasi dana yang cukup besar yaitu Rp646,3 miliar, untuk penataan kawasan pantai Marina-Bukit Pramuka dan penataan kawasan Puncak Waringin.
Gusti menambahkan Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp174,5 miliar pada 2020 untuk pembangunan 315 unit rumah baru swadaya pariwisata bagi masyarakat di kabupaten ujung barat pulau Flores itu.
