Kupang (Antaranews NTT) - Juru Bicara KPU Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran pengelola logistik agar teliti dan cermat dalam proses pengadaan logistik untuk pilkada serentak 2018.
"Komisioner sudah minta agar proses pengadaan semua logistik untuk pilkada serentak 2018, harus teliti dan cermat sehingga tidak bermasalah dalam administrasi keuangan," kata Yosafat Koli kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan upaya yang dilakukan KPU untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan dalam pengadaan logistik pilkada yang berujung pada proses hukum.
Menurut dia, pengadaan logistik sangat rawan dengan isu uang yang digunakan untuk pengadaan logistik tersebut.
Karena itu, butuh koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam semua tahapan proses guna menghindari celah yang berdampak pada masalah hukum.
"Semua KPU sudah kita minta untuk bersinergi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, untuk memberikan gambaran mengenai pengadaan logistik dan bagaimana caranya agar pengadaan logistik tersebut tidak mencederai aturan yang berlaku," katanya.
Dia menambahkan, telah mengadakan rapat koordinasi dengan pengelolaan logistik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018.
Menurut dia, pengadaan dan pengelolaan logistik juga harus lengkap baik dari segi formulir maupun bahan dokumen logistik lainnya yang harus dilaporkan kepada komisioner.
"Komunikasi yang baik antara penyelenggara terkait laporan juga harus dibangun sehingga pengadaan logistik dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen-dokumen yang sah," katanya.
Ketua KPU NTT Maryanti Luturnus secara terpisah mengingatkan agar jangan main-main dengan pengadaan logistik, karena semua pandangan tertuju pada KPU sekalipun mereka tidak berkomentar.
"Saya minta kepada semua pengelola agar menaati semua peraturan dan tidak ada lagi yang kedapatan pada saat pengauditan oleh BPK. Kita juga harus transparan dalam melaksanakan tugas kita sampai selesai," katanya.
