Verifikasi parpol berlangsung profesional

Kupang (AntaraNews NTT) - Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Melkiades Laka Lena menilai proses verifikasi faktual dan administrasi partai politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berlangsung sangat profesional.

"Kami apresiasi dan berterima kasih terhadap KPU karena proses verifikasi parpol sudah berlangsung secara profesional," kata Melkiades Laka Lena saat dihubungi Antara di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan hal itu terkait proses verifikasi faktual dan administrasi KPU terhadap 16 partai politik di daerah setempat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Legislatif pada 2019 mendatang.

Pihak KPU, lanjutnya, telah bekerja secara profesional dengan membuka komunikasi secara baik dan berkali-kali mengundang Parpol untuk mensosialisasikan tata cara verifikasi.

Selain itu, katanya, proses pembekalan teknis terhadap perwakilan partai di KPU setempat juga berjalan dengan baik dan lancar.

"Kami di Partai Golkar NTT juga telah melengkapi semua persyaratan yang ada dan lolos sebagai peserta Pemilu 2019, tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU dalam Februari ini," katanya.

Lebih lanjut, Melkiades menjelaskan, penerapan sistem informasi partai politik (Sipol) KPU dalam proses verifikasi faktual dan administrasi sangat berguna bagi Parpol dalam memperkuat database pengurus dan keanggotaannya.

Melalui Sipol, lanjuntnya, partai politik ditutut beradaptasi melakukan moderenisasi karena meski memperbaharui databasenya masing-masing.

"Jadi tidak lagi mengira-ngira tapi semuanya betul-betul berdasarkan angka yang jelas dan pasti, termasuk mengenai basis-basis dukungan partai," katanya.

Ia berharap, proses verifikasi yang berlangsung profesional itu juga ditingkatkan KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk berbagai tahapan selanjutnya, termasuk sosialisasi terkait regulasi dan berbagai aturan teknis untuk diketahui partai politik.

Ia mengatakan, pihaknya juga terus mencermati berbagai tahapan yang dilalui KPU, "Sehingga kalau kurang kami langsung berkomunikasi dengan komisioner dengan petugas di lapangan," katanya.

Melkiades berharap, KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi tetap menjunjung tinggi indepndensi dan tidak partisan baik dalam hajaran Pilkada 2018 maupun Pilpres dan Pileg di 2019 mendatang.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas di lapangan agar betul-betul dilakukan secara cermat dan total.

"Karena pemilih di NTT yang kami ketahui tidak bisa memanfaatkan hak pilihnya karena persoalan administrasi teknis cukup banyak," katanya.

Untuk itu petugas KPU di daerah bersama pihak partai maupun para pemerhati agar bersama-sama melakukan advokasi dan memfasilitasi masyarakat sehingga bisa memanfaatkan hal pilihnya secara baik, katanya.