Kupang (ANTARA) - Ketua DPD RI puji eksistensi kerajaan Nusantara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memuji eksistensi kerajaan dan kesultanan di Tanah Air.
Menurutnya, eksistensi ini dibutuhkan lantaran kerajaan adalah fondasi negara.
Pujian terhadap eksistensi kerajaan-kerajaan nusantara disampaikan LaNyalla saat melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ballroom Hotel Aston, Kupang, Minggu (29/8).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Raja Kupang Leopold Nisnoni, DK 37 MAKN Raja Nusak Termanu Vicoas Amalo, Raja Amarasi Robert Yesaya Koroh, Raja Babau Jan Christofel Benyamin.
Sementara deretan senator yang hadir adalah Bustami Zainuddin asal Lampung, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan), serta dua Senator NTT Asyera Respati Wundalero dan Angelius Wake Kako. Turut hadir Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star.
Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, kepengurusan DPW MAKN NTT melengkapi kepengurusan Majelis Adat Kerajaan Nusantara yang terbentuk tanggal 7 Agustus 2019 silam.
"Organisasi ini didirikan untuk kepentingan dan eksistensi kerajaan dan keraton serta kesultanan Nusantara, demi menjaga marwah budaya Indonesia," jelasnya.
LaNyalla pun mengucapkan syukur atas eksistensinya kerajaan-kerajaan nusantara. Baginya, eksistensi tersebut membuktikan kejayaan Nusantara di masa lampau.
"Negeri yang kita cintai ini memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Bahkan tercatat dalam sejarah dunia, bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki peradaban yang unggul.
Namun seiring berjalannya waktu, eksistensi dan peranan penting Kerajaan Nusantara sebagai penjaga marwah bangsa Indonesia mengalami penurunan," terangnya.
Bahkan, mantan Ketua Umum PSSI ini menyebut peran dan posisi Kerajaan Nusantara semakin ditinggalkan dalam menentukan arah pembangunan dan perjalanan bangsa.
Dikatakan LaNyalla, hal itulah yang mendorong DPD RI terus memperjuangkan keberadaan kerajaan nusantara.
"Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, DPD RI berkomitmen mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengakui dan menghormati kerajaan Nusantara. Saya pun konsisten menjalankan amanat Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," terangnya.
Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 sendiri berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu pun berharap kehadiran MAKN bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan Kerajaan Nusantara.
"Semoga MAKN selalu solid, amanah, serta mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Kerajaan Nusantara. Sekaligus menjadikan Kerajaan Nusantara sebagai pusat peradaban dari seluruh proses peralihan jaman, serta dapat memberikan Nilai Agung terhadap kebudayaan Indonesia yang Adiluhung," katanya.
Raja Termanu, Vicoas Amalo, yang hadir dalam pelantikan, menyampaikan harapannya. "Semoga dengan deklarasi MAKN NTT ini bisa membuat kerajaan NTT semakin eksis dan bisa terus membantu membangun NTT semakin maju lagi. Tentunya juga kembali membangun negri Indonesia yang kita cintai ini, "katanya.
Dalam sambutan resminya, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo mengatakan, pelantikan ini adalah awal dari kebangkitan kerajaan di NTT.
"Alhamdulillah kami sangat beruntung memiliki pembina seperti bapak Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti. Karena dengan dukungan beliau, maka kerajaan-kerajaan kembali bergetar hidup dan bisa menjaga budaya dan sejarah tanah air. Karena semua orang tahu, bahwa lahirnya Indonesia seperti sekarang ini adalah berkat Kerajaan-kerajaan di Nusantara, "kata wanita berhijab itu.
