"Program yang ditawarkan kepada rakyat apakah menyentuh atau tidak, hanya dipikirkan oleh para analis, wartawan, akademisi, politisi, dan sedikit mahasiswa. Rakyat tidak pernah peduli," kata Tomy Susu kepada Antara di Kupang, Selasa (3/4).
Dia mengemukakan hal itu, terkait program yang ditawarkan para kandidat Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 selama masa kampanye berlangsung, apakah sudah menyentuh kepentingan rakyat banyak atau belum.
Kampanye yang dilakukan para calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 sedang berlangsung, dan puncaknya pada debat terbuka antarkandidat pada 5 April 2018 di Stasiun TV swasta iNews TV Jakarta.
Menurut dia, rakyat tidak tahu, bahkan tidak peduli apalagi berpikir tentang program dan sentuhannya. Bagi rakyat, siapapun gubernur atau bupati yang terpilih, pada gilirannya akan menjadi pemerintah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Karena itu, siapapun calonnya, tetap saja akan bercerita tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan itulah hak-hak civil warga negara.
Baca juga: MUI NTT yakin Cagub berkomitmen sejahterakan rakyat
"Saya jadi pemerintah, juga akan berwajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga karena itulah hak-hak civil sebagai warga negara. Bahwa kemudian ada banyak TKI ilegal yang sengsara dan mati di luar negeri, rakyat akan meminta pertanggung jawaban pemerintah. Itu saja," katanya.
Ia menambahkan jika banyak TKI legal atau ilegal yang berkinerja baik, bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya di kampung, mengirim uang setiap bulan untuk bayar SPP anak atau saudaranya yang sekolah, bangun rumah bagus di kampung, mereka sudah tidak perduli kepada pemerintah.
"Artinya, pemilih kita sekarang masih jauh dari diskusi tentang program-program yang ditawarkan para kandidat calon gubernur maupun bupati. Mahasiswa saya semester dua ilmu pemerintahan bahkan tidak tahu nama-nama calon gubernur, apalagi jenis kelamin, asal-usul, status calon saat ini dan nomor urut," katanya.
"Jadi bayangkan saja kalau rakyat di kampung-kampung, harus share dengan calon gubernur atau bupati tentang program yang berpihak pada rakyat. Tidak mungkin. ,Sebaiknya kita memilih gubernur atau bupati yang punya hati nurani untuk publik saja," kata staf pengajar pada FISIP Unwira Kupang itu.
