Kupang (AntaraNews NTT) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang mengatakan, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan nara pidana koruptor jadi calon anggota legislatif mestinya diapreasiasi.
"Mencermati keputusan KPU yang melarang mantan napi koruptor jadi caleg mestinya perlu diberikan apresiasi karena akan memberikan perbaikan terhadap citra lembaga parlemen kita," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Sabtu (2/6).
Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan berkaitan dengan pro kontra seputar keputusan KPU yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg.
Polemik tentang keputusan KPU yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg terus bergulir yang menuai pro dan kontra.
Baca juga: Napi Berhasil Kembangkan Solar Cell
Menurut dia, mestinya semua pihak perlu mendukung dan memberikan apresiasi karena akan memberikan perbaikan citra lembaga parlemen.
Bukan rahasia lagi bahwa salah satu lnstitusi terkorup adalah DPR, sehingga peluang untuk melakukan korupsi sangat terbuka.
Jika DPR diisi oleh mantan napi bukan tidak mungkin perilaku korupsi akan muncul kembali karena mereka berada dalam lingkungan yang tidak steril.
"Maka bagi saya, keputusan KPU sejalan dengan semangat bangsa ini yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi," katanya.
Dengan demikian, bagi yang menyetujui napi korupsi menjadi caleg perlu dicurigai komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, katanya.
Baca juga: 495 Napi Dapat Remisi Kemerdekaan
