Semua daerah di NTT rawan konflik pilkada
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Raja Erizman menyatakan semua daerah di NTT yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, rawan akan konflik.
Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Raja Erizman menyatakan semua daerah di NTT yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, rawan akan konflik.
"Kita anggap semua daerah rawan akan konflik saat Pilkada nanti. Oleh karena itu antisipasi keamanan sudah kita lakukan," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis (7/6).
Hal ini disampaikannya terkait dengan kesiapan dari Polda NTT dalam rangka mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di provinsi berbasis kepulauan itu.
Komandan berbintang dua itu mengatakan sejauh ini memang ada beberapa daerah yang terbilang potensi konfliknya lebih tinggi dibandingkan dari daerah lain, namun pihaknya tidak ingin menerka-nerka.
"Kami melihat bahwa daerah-daerah seperti Sumba Barat Daya memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Tetapi kami juga menanggap bahwa ada daerah lain juga punya potensi yang sama," tuturnya.
Pasukan pengamanan di daerah Sumba Barat Daya juga lanjutnya saat ini sudah ditambahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Namun jumlah pastinya enggan untuk ia sampaikan.
Baca juga: Polda NTT perketat pengamanan
Pemetaan daerah rawan konflik juga lanjutnya sejauh ini sudah dilakukan oleh pihaknya. Bahkan menurutnya pasukan pun sudah disiapkan di 10 kabupaten penyelenggara Pilkada serentak itu.
Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menambahkan bahwa kurang lebih 9.800 personel gabungan baik TNI dan Polri akan diturunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
Raja mengatakan bahwa saat ini jumlah personel Polda secara keseluruhan ada 11 ribu pasukan. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan 2/3 pasukan untuk pengamanan Pilkada di NTT.
Ia mengatakan bahwa pasukan yang telah disiapkan itu, terdiri dari 6.600 personel dari Polri dan 3.200 personel dari TNI-AD belum termasuk dengan Satpol PP dan pihak keamanan lainnya.
Mantan Kadivkum Mabes Polri ini juga menegaskan bahwa akan menindak tegas siapapun yang berani, berbuat kerusuhan atau merusak keamanan dan ketertiban yang sudah ada di NTT ini.
"Jangan berani-berani merusak atau menggangu jalannya Pilkada di NTT. Kalau ada yang berani menjadi provokator yang kemudian berujung pada konflik sudah pasti akan kami tindak," tuturnya.
Baca juga: 1.700 personel Polda NTT amankan Idul Fitri
"Kita anggap semua daerah rawan akan konflik saat Pilkada nanti. Oleh karena itu antisipasi keamanan sudah kita lakukan," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis (7/6).
Hal ini disampaikannya terkait dengan kesiapan dari Polda NTT dalam rangka mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di provinsi berbasis kepulauan itu.
Komandan berbintang dua itu mengatakan sejauh ini memang ada beberapa daerah yang terbilang potensi konfliknya lebih tinggi dibandingkan dari daerah lain, namun pihaknya tidak ingin menerka-nerka.
"Kami melihat bahwa daerah-daerah seperti Sumba Barat Daya memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Tetapi kami juga menanggap bahwa ada daerah lain juga punya potensi yang sama," tuturnya.
Pasukan pengamanan di daerah Sumba Barat Daya juga lanjutnya saat ini sudah ditambahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Namun jumlah pastinya enggan untuk ia sampaikan.
Baca juga: Polda NTT perketat pengamanan
Pemetaan daerah rawan konflik juga lanjutnya sejauh ini sudah dilakukan oleh pihaknya. Bahkan menurutnya pasukan pun sudah disiapkan di 10 kabupaten penyelenggara Pilkada serentak itu.
Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menambahkan bahwa kurang lebih 9.800 personel gabungan baik TNI dan Polri akan diturunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.
Raja mengatakan bahwa saat ini jumlah personel Polda secara keseluruhan ada 11 ribu pasukan. Oleh karena itu pihaknya menyiapkan 2/3 pasukan untuk pengamanan Pilkada di NTT.
Ia mengatakan bahwa pasukan yang telah disiapkan itu, terdiri dari 6.600 personel dari Polri dan 3.200 personel dari TNI-AD belum termasuk dengan Satpol PP dan pihak keamanan lainnya.
Mantan Kadivkum Mabes Polri ini juga menegaskan bahwa akan menindak tegas siapapun yang berani, berbuat kerusuhan atau merusak keamanan dan ketertiban yang sudah ada di NTT ini.
"Jangan berani-berani merusak atau menggangu jalannya Pilkada di NTT. Kalau ada yang berani menjadi provokator yang kemudian berujung pada konflik sudah pasti akan kami tindak," tuturnya.
Baca juga: 1.700 personel Polda NTT amankan Idul Fitri