Tiga kabupaten di NTT rawan konflik pilkada

id Alor

Massa pendukung pasangan Imanuel Blegur-Taufik Nampira (Intan) melakukan aksi protes di Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/7) yang meminta KPU setempat untuk menunda pleno rekapitulasi penghitungan suara Bupati-Wakil Bupati Alor periode 2018-2023. (ANTARA Foto/Humas Polres Kalabahi) (ANTARA Foto)

Tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao dinilai rawan konflik Pilkada 2018, sehingga pengamanan dilakukan TNI/Polri difokuskan pada tiga daerah itu.
Kupang (AntaraNews NTT) - Tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Alor, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao dinilai rawan konflik Pilkada 2018, sehingga pengamanan dilakukan TNI/Polri difokuskan pada tiga daerah itu.

"Ada tiga kabupaten di NTT yang memiliki potensi konflik pilkada, sehingga fokus pengamanan dilakukan TNI/Polri pascapemungutan suara 27 Juni dilakukan pada tiga kabupaten itu," kata Danrem 161/Wirasakti Kupang Brigjen (TNI) Teguh Muji Angkasa dalam pertemuan dangan wartawan di aula Makorem 161/Wirasakti Kupang, Kamis (5/7).

Ia mengatakan, potensi konflik di Kabupaten Rote Ndao mulai terlihat dengan adanya penolakan tiga pasangan calon terhadap hasil pemilihan yang dimenangkan salah satu pasangan calon di pulau terselatan Indonesia itu. Demikian pun dengan di Kabupaten Alor, katanya.

"Ada aksi protes dengan mendatangi Kodim dan Polres Rote Ndao untuk menyatakan penolakan terhadap hasil pemilihan 27 Juni. Aspirasi warga di pulau terselatan di Indonesia itu tetap diterima TNI/Polri sekalipun kedua institusi keamanan ini bukan merupakan penyelengara pemilu," katanya.

Baca juga: "Amin" pimpin perolehan suara Pilkada Alor
Massa pendukung pasangan Imanuel Blegur-Taufik Nampira (Intan) melakukan aksi protes di Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/7) yang meminta KPU setempat untuk menunda pleno rekapitulasi penghitungan suara Bupati-Wakil Bupati Alor periode 2018-2023. (ANTARA Foto/Humas Polres Kalabahi) 

"Kami tetap menerima aspirasi masyarakat sebagai bahan kajian dalam pemetaan potensi konflik," katanya dan menambahkan potensi konflik di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pulau Sumba menyusul adanya penolakan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada dua TPS.

"Demikian juga di Kabupaten Alor yang dilaporkan adanya kecurangan. Potensi konflik pada tiga kabupaten itu sudah dalam pemantauan TNI/Polri di NTT," kata jenderal berbintang satu itu menegaskan.

Menurut Danrem Wirasakti, TNI/Polri hanya berkepentingan menjaga keamanan di NTT agar tetap kondunsif selama perhelatan pilkada berlangsung. "Kami tidak memiliki urusan dalam pilkada namun kami berkepentingan agar penyelengaraan pilkada di NTT berlangsung aman sehingga aktivitas masyarakat tidak tergangu," katanya.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar