Jakarta (ANTARA) - Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan penduduk Indonesia yang sudah menjalani vaksinasi kedua kini mencapai 139.946.128 orang setelah pada hari ini 805.661 orang mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19.
Berdasarkan data yang diterima di Jakarta pada Sabtu, (19/2) itu terjadi pula penambahan 226.314 warga yang mendapatkan dosis pertama. Dengan demikian 189.533.698 orang di Tanah Air telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 tahap pertama.
Penerima dosis ketiga sebagai penguat atau booster juga bertambah 314.852 orang. Penambahan itu menjadikan 8.326.622 orang telah menjalani vaksinasi ketiga.
Pemerintah sebelumnya menargetkan 208.265.720 penduduk Indonesia mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap demi mendapatkan kekebalan komunal terhadap penyakit yang menyerang sistem pernapasan itu.
Pada hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia juga mengalami penambahan sebanyak 59.384 orang, yang disertai 34.699 pasien sembuh dan 158 orang meninggal dunia.
Penambahan itu menjadikan kini terdapat 520.910 kasus aktif atau pasien yang menjalani perawatan dan isolasi mandiri setelah terkonfirmasi COVID-19, meningkat 24.527 orang dibandingkan Jumat (18/2).
Menyikapi adanya masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyediakan saluran siaga atau hotline bagi yang telah terkonfirmasi COVID-19 tapi belum bisa mengakses telemidisin gratis dari pemerintah.
Baca juga: Pemerintah menyiapkan fasilitas isoter di seluruh provinsi
Menurut keterangan resmi Kemenkes yang diterima di Jakarta, Sabtu, warga yang membutuhkan layanan telemidisin bisa menghubungi WhatsApp Kementerian Kesehatan di nomor 081110500567, pusat layanan 119 ext. 9, serta alamat surel sertifikat@pedulilindungi.id.
Baca juga: Presiden Jokowi: Utamakan vaksin "booster" di tempat interaksi tinggi
Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa layanan telemidisin gratis pemerintah dapat diakses oleh warga yang menjalani pemeriksaan antigen maupun RT-PCR di laboratorium-laboratorium afiliasi Kementerian Kesehatan.
