BPOLBF : Pariwisata hutan bowosie serap 10 ribu tenaga kerja

Mbay (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memastikan pengembangan pariwisata di Hutan Bowosie Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mampu menyerap 10.000 ribu tenaga kerja.

"Perhitungan tersebut berdasarkan hasil analisa BPOLBF atas kebutuhan pembangunan dan kebutuhan daya tarik wisata yang akan tersaji di kawasan seluas 400 hektare," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina dalam keterangan yang diterima ANTARA di Mbay, Selasa, (1/3).

Ia menambahkan hal tersebut  akan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menekan tingkat pengangguran di Labuan Bajo, Flores dan NTT pada umumnya.

Kini BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersiap mengembangkan empat zona pengembangan pariwisata di lahan seluas 400 hektarr Hutan Bowosie untuk menghadirkan kawasan pariwisata berkelanjutan, berkualitas, dan terintegrasi di Labuan Bajo.

Kawasan tersebut  tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia (SDM), tapi juga suplai hasil pertanian dan peternakan, hasil kerajinan tangan, atraksi budaya, dan lainnya.

Pengembangan tersebut tentunya berdasar pada amanah Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dibentuk pada 2019.

Di dalamnya diatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektare Hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat, yang mana paling sedikit 136 hektare akan diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita, dan sisanya dikelola menggunakan skema izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PBPH-JL) sebagai wisata alam.

Pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam empat zona meliputi cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district.

Rincian persentase pengembangannya yakni zona budaya 6,51% dari 26 hektare dan 22,23% dari 88,73 hektare. Selanjutnya zona santai 5,13% dari 20,49 hektare dan 10,60% dari 42,32 hektare. Berikutnya zona alam 22,36% dari 89,25 hektare. Terakhir zona petualangan 33,17% dari 132,43 hektare.

Shana menegaskan BPOLBF telah berkoordinasi dengan para ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan warga lokal.

Sementara itu Direktur Destinasi BPOLBF Konstant Mardinandus menambahkan BPOLBF juga melakukan studi hidrogeologi terpadu dan analisis dampak lingkungan sehingga bersama-sama bisa menjamin kelestarian mata air yang ada di kawasan tetap terjaga dan tidak akan mengganggu suplai untuk warga setempat.

Rencana pembangunan pun ditetapkan koefisien dasar bangunan dan luas area terbangun sangat rendah di setiap zona, guna tetap mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut.

Baca juga: BPOLBF siap sukseskan side events G20 di Labuan Bajo

Berikutnya rencana pembangunan ke kawasan akan dimulai pada Maret 2022 dan akan dilanjutkan pembangunan dan penataan sarana prasarana pariwisata.

Masyarakat di sekitar kawasan Hutan Bowosie sangat mendukung pembangunan tersebut dengan harapan bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Baca juga: BPOLBF: Jalan menuju Tana Mori sedang dikerjakan

Kepala Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Paulus Nurung menginginkan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa.