Labuan Bajo (ANTARA) - Sebanyak 18 pelaku usaha di Manggarai Barat, NTT mengunggah perdana produk UMKM pada katalog lokal pemerintah kabupaten yang masuk dalam aplikasi e-katalog LKPP.
"Hari ini 18 UMKM dengan berbagai produk kami bantu fasilitasi masuk ke katalog lokal. Kalau tidak ada kendala, produk mereka akan segera tayang," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (BPBJP) Kabupaten Manggarai Barat Thomas Aquino Sudirman di Labuan Bajo, Senin, (11/4).
Belasan UMKM tersebut merupakan binaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bidadari Manggarai Barat yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk masuk ke katalog lokal. Persyaratan dasar yang diberikan diantaranya memiliki Nomor Induk Berusaha dan NPWP.
Thomas menjelaskan proses pengunggahan produk ke dalam katalog lokal dibantu oleh tim verifikator dari BPBJP Kabupaten Manggarai Barat. Apabila sesuai dengan ketentuan yang ada, maka produk UMKM akan tersedia pada etalase katalog lokal untuk selanjutnya tayang dan bisa dimanfaatkan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Namun, jika tidak, BPBJP akan mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas kendala yang terjadi saat proses mengunggah dokumen.
Baca juga: Presiden Jokowi: Satu juta UMKM masuk e-katalog LKPP harus tuntas tahun ini
Kini progres penggunaan katalog lokal telah memasuki tahap penyiapan draf SK Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan SK tentang penggunaan katalog lokal. Pemerintah menargetkan pemanfaatan produk katalog lokal mulai berjalan pada Mei 2022. Oleh karena itu, BPBJP berupaya keras agar identifikasi produk segera berjalan dan produk UMKM bisa segera tayang di etalase katalog lokal.
Baca juga: Kadin NTT: e-Katalog angin segar bagi para pelaku UMKM
Pemkab Manggarai Barat kini masih mengidentifikasi berbagai produk lokal untuk dimasukkan dalam e-katalog LKPP khususnya pada bagian katalog lokal. Pada bagian identifikasi itu, BPBJP berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi, serta Dinas Perikanan dan Ketahahan Pangan. Nantinya OPD teknis yang melakukan pendampingan terhadap produk UMKM binaan mereka untuk dimasukkan ke dalam katalog lokal.
"Kita dorong agar semua produk lokal di Manggarai Barat bisa masuk ke katalog pemerintah," kata Thomas menandaskan.
