Kupang (ANTARA) - Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, S Sudarso menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018-2023 masih belum mencapai target, terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci.
"RPJMD Belum mencapai target terkait indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci," kata S. Sudarso dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin, (25/4).
Ia mengatakan beberapa sektor yang belum mencapai target diantaranya angka rata-rata lama sekolah, angka Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), nilai tukar petani dan nelayan sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar bisa mencapai target yang telah ditentukan.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan rencana pembangunan Propinsi NTT.
Menurut Sugeng Hariyono dibutuhkan berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah NTT agar Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci diantaranya angka rata-rata lama sekolah, angka KIA, nilai tukar petani dan nelayan yang belum mencapai target bisa terwujud sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD NTT 2018-2023.
"Karena itu ke depannya dibutuhkan langkah strategis, termasuk konsolidasi secara intensif dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mencapai target mengingat tahun 2023 adalah tahun terakhir dalam melaksanakan RPJMD," kata Sugeng Hariyono.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah NTT lebih fokus dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di NTT, dengan upaya strategis dan terukur dengan melibatkan lintas sektor agar target kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada 2024 dapat terwujud.
Sugeng Hariyono juga menjelaskan bahwa saat ini Kemendagri bersama BKKBN serta Kemensos telah memverifikasi dan validasi basis data by name by address.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 agar melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatan serta pendanaan sehingga intervensi penurunan kemiskinan dapat berjalan efektif karena berbasis data akurat.
"Salah satu potensi dan unggulan di Propinsi NTT adalah sektor pertanian. Kami harapkan Pemprov NTT dapat mengoptimalkan hasil dari sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas demi meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian", ungkap Sugeng Haryono.
Pada kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni berharapkan melalui Musrenbang bisa menjalin komunikasi yang insentif dalam pembahasan dan menyusun RKPD prop NTT.
"Tentu ini menjadi momentum yang strategis dalam membangun arah pembangunan, tujuan capaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT," kata Emi Nomleni.
Emi Nomleni menyatakan, melalui Musrenbang ini juga DPRD perlu memberi masukan dalam menyusun program dan kegiatan daerah tahun 2023 nanti.
Rangkaian kegiatan ini menurut dia berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan masyarakat melalui tahapan Musrenbang (negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi) antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah.
"Pokok pikiran yang telah masuk dalam SIPD daerah akan kami serahkan kepada Gubernur NTT untuk bisa dilengkapi dan ditindaklanjuti. Semoga kegiatan Musrenbang ini berguna untuk pengabdian kita kepada Propinsi NTT," tegas Emi Nomleni.
Baca juga: Gubernur Viktor dorong bupati dan wali kota kerja sama bangun NTT
Baca juga: Gubernur Laiskodat ajak warga cintai produk lokal
