Kupang (AntaraNews NTT) - Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) Kupang PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Joko Martono mengemukakan jumlah desa di NTT yang belum berlistrik hingga posisi September 2018 tercatat sebanyak 871 desa.
"Jumlah desa yang belum berlistrik ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi 2017 yang jumlahnya mencapai 1.200 desa," katanya kepada Antara di Kupang, Senin (8/10).
Ia mengatakan ketika memasuki awal tahun 2017, pihaknya ditargetkan harus melistriki sebanyak 600 desa yang menyebar di 21 kabupaten se-NTT, namun hingga September 2018 baru 329 desa yang terealisasi.
"Capaian ini cukup banyak juga dibandingkan tahun 2015 ke bawah itu maksimal desa berlistrik yang dibangun hanya 100 desa per tahun, tapi mulai 2017 itu dibangun besar-besaran," katanya.
Menurut Martono, kondisi medan geografis di provinsi berbasiskan kepulauan ini menjadi tantangan tersendiri terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, lanjutnya, jumlah vendor yang mengerjakan listrik desa di daerah ini juga sangat terbatas dengan jumlah hanya 20 vendor yang didominasi lokal.
Baca juga: PLN NTT terangi 16 desa di perbatasan
"Vendor yang ada sekarang ini juga overload, kadang satu kontrak bisa sampai 11 desa dengan panjang jaringan hingga 40 kms (kilometer sirkuit), sementara satu vendor bisa dapat lebih dari lima kontrak," katanya.
Ia menjelaskan, kondisi kerapatan pemukiman penduduk yang kurang juga menyebabkan pembangunan listrik menjadi mahal.
Ia mencontohkan seperti kondisi Pulau Sumba yang membutuhkan puluhan kilometer jaringan yang harus dibangun untuk menjangkau wilayah perkampungan.
"Begitu masuk perkampungan di situ, potensi calon pelanggan, misalnya, hanya 100 KK, tapi harus dikerjakan karena masyarakat membutuhkan listrik, meski biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar," katanya.
Martono menambahkan, saat ini pembangunan listrik desa terus dikerjakan untuk mengejar target 100 persen desa berlistrik di tahun 2019.
"Sebelumnya, kami diberi target harus selesai 100 persen pada 2018, tapi tidak bisa terlaksana sehingga diberi waktu tambahan sampai 2019, dengan catatan semua desa di NTT harus sudah 100 persen berlistrik," demikian Joko Martono.
