#DEWAN PENGAWAS

Kumpulan berita dewan pengawas, ditemukan 220 berita.

Fary Francis : Menjadii komisaris utama Asabri sebuah tantangan

Mantan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan menjadi Komisaris Utama PTASABRI adalah sebuah tantangan bagi dirinya saat perusahaan tersebut sedang dililit berbagai persoalan dan ...

Indonesia masih dihadapkan pada pilihan desain pemilu

Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur Emanuel Kolfidus mengatakan, Indonesia masih dihadapkan pada pilihan desain pemilu sebagai bagian dari pembangunan demokrasi. "Desain ...

KPK jangan dibiarkan mati

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Dr Karolus Kopong Medan MHum, mengharapkan agar KPKtetap eksis dan agar tetap melaksanakan fungsinya sebagai pemberantas korupsi di ...

Dewas KPK membuat pemberantasan korupsi akan lebih maju

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, SH.MHum mengharapkan agar Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ...

Artikel - Kenapa eks narapidana korupsi dilarang menjadi kepala daerah?

Relasi antara pemilih dengan pemimpin dalam prosesi pemilihan kepala daerah (pilkada), memang saling berhubungan dan tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ekspetasi masyarakat sebagai ...

NTT perlu terus waspada terhadap masuknya investasi bodong

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana meminta Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi untuk terus memperkuat upaya pencegahan terhadap masuknya investasi bodong di ...

Revisi UU KPK tetap ditolak PMKRI

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Nusa Tenggara Tmur (NTT) menggelar aksi damai di depan marga PMKRI St. Fransiskus Xaverius, Senin (23/9), menolak revisi ...

Benarkah pengesahan revisi UU KPK tidak sah?

Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK yang telah dilakukan dalam rapat paripurna DPR dinilai tidak sah oleh pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba ...

Benarkah KPK hanya membantu lembaga formal atasi korupsi?

Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Kotan Yohanes Stefanus, SH.MHum mengatakan, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya membantu lembaga-lembaga formal seperti ...

Kata pengamat, tak perlu ada Dewan Pengawas KPK

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan SH.MHum berpendapat tidak perlu ada Dewan Pengawas yang bertugas khusus mengawasi kinerja Komisi ...