#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1013 berita.

Rektor asing bukan jawaban terhadap upaya meningkatkan SDM

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, wacana merekrut rektor asing bukan jawaban terhadap upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. ...

KPU serahkan usulan pelantikan anggota DPRD NTT

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah menyerahkan dokumen usulan pelantikan 65 anggota DPRD NTT terpilih periode 2019-2024 kepada Gubernur Viktor B Laiskodat untuk diteruskan ...

DPRD NTT dukung Ranperda Rencana Umum Energi Daerah

Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) NTT tentang Rencana Umum Energi Daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan ...

Komposisi kepemimpinan dewan wakili NTT secara geopolitik

Pengamat Politik dari Universitas Muhamadyah Kupang Dr Ahmad Atang memperkirakan kompisisi pimpinan DPRD Provinsi NTT mewakili komponen masyarakat secara geopolitik di provinsi itu. "Ada tiga ...

Orang tua siswa mengeluh pungutan di sekolah negeri

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengemukakan para orang tua siswa di daerah ini masih mengeluhkan adanya berbagai pungutan ketika mendaftarkan anaknya ...

Eli Wairata jadi penjabat Sekda Kota Kupang

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Senin (1/7) melantik Eli Wairata sebagai penjabat Sekda Kota Kupang menggantikan Yos Rera Beka yang selama tiga bulan menjabat sebagai penjabat Sekda di ibu kota ...

DPRD desak pemerintah sikapi upaya plagiat motif Sumba

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak pemerintah NTT untuk segera mengambil langkah konkrit untuk mempertahankan tenun ikat Sumba dari upaya plagiat motif ...

Program INOVASI bisa direplikasi 17 kabupaten di NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap program Innovation for Indonesia`s School Children Australia Indonesia Partnership (INOVASI), direplikasi oleh 17 kabupaten/kota di provinsi berbasis ...

100 persen MK tolak permohonan Prabowo-Sandiaga

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Johanes Tuba Helan, MHum berkeyakinan 100 persen bahwa Mahkamah Konstitusi (MK), akan menolak seluruh ...

MK tidak boleh memutus PHPU diluar wewenangnya

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan SH.MHum mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ...