#KEWENANGAN

Presiden Joko Widodo berharap agar DPR memiliki semangat untuk memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang jelas saya kira ...

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas ...

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Eko Darmanto mengatakan sekitar 499.320 pekerja imigran Indonesia di luar negeri telah mendapat jaminan perlindungan kecelakaan kerja (JKK) dari Badan ...

Sejak era Reformasi, semua produk politik Orde Baru terabaikan dalam wacana politik, termasuk dihapusnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah dan pedoman pembangunan dalam jangka ...

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atangmengatakan jika Indonesia kembali ke Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sama halnya dengan mengembalikan posisi MPR sebagai ...

Jauh sebelum Presiden Joko Widodo menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul sebagai tema sentral untuk pembangunan Indonesia lima tahun ke depan, masalah SDM Unggul ini menjadi persoalan dasar ...

Dalam sebuah negara demokrasi yang menganut sistem presidensial seperti di Indonesia saat ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Artinya, presiden ...

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden menilai, sikap partai politik yang meminta jatah kursi menteri hanya akan merusak watak presidensial. ...

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tube Helan, M.Hum mengatakan sangat setuju dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD 1945 pada pembahasan GBHN. ...

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa masih banyak yang lebih baik dari dirinya untuk ditempatkan sebagai menteri di Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf ...