#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1014 berita.

Perlukah komisioner KPK ditambah?

Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, perlu penambahan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya guna ...

FPR NTT gelar aksi damai di Kupang

Puluhan orangyang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT menggelar aksi damai di Kupang, Selasa (24/9) memperingati Hari Tani Nasional di halaman gedung Kantor Gubernur dan DPRD NTT ...

Desa Pledo bentuk Perdes kelola wisata bahari

Pemerintah Desa Pledo di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk peraturan desa (Perdes) untuk mengelola wisata bahari di Perairan Dusun Meko. ...

Delapan bakal calon kepala daerah lamar ke PDIP Manggarai

Sebanyak delapan bakal calon bupati dan dua calon wakil bupati melamar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara ...

Benarkah KPK hanya membantu lembaga formal atasi korupsi?

Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Kotan Yohanes Stefanus, SH.MHum mengatakan, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya membantu lembaga-lembaga formal seperti ...

Revisi UU KPK harus terbuka

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkianus Laka Lena mengatakan, pembahasan revisi UU KPK dalam waktu tersisa harus berjalan secara terbuka, dan ...

Presiden Jokowi tidak setuju dengan DPR terkait RUU KPK

Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU No.30 tahun 2002. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi ...

KPK tidak melumpuhkan penegak hukum lain

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkianus Laka Lena mengatakan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejatinya tidak melumpuhkan ...

KPK panggil Melchias Mekeng sebagai saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dalam penyidikan kasus korupsi pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan ...

Apa kata Herman Heri soal Capim KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Heri menegaskan DPR RI akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan tidak ada lagi pro-kontra terkait 10 nama calon pimpinan (capim) KPK. "Pansel ...