#PELAYANAN PUBLIK

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak ingin menjadi “ASN ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sosialisasi layanan kenotariatan guna memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan notaris terhadap ketentuan ...

Sejumlah kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur sepakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan DPR terkait kebijakan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam kolaborasi memperkuat digitalisasi pembayaran pajak guna mendorong ...

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tidak pernah melarang masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media ...

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Daerah (Polda) NTT memperkuat sinergi pengawasan, guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Pelaksana Tugas ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang Nusa Tenggara Timur melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) memfasilitasi penerbitan 4.590 Nomor Induk Berusaha (NIB) selama periode Januari-Desember 2025 sesuai data ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur,Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan, menjatuhkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) berjumlah 1.914 ASN yang tidak disiplin karena tidak ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat alokasi pagu anggaran infrastruktur tahun 2026 untuk provinsi inimencapai Rp1,61 triliun. ...