#ZONA MERAH PELAYANAN PUBLIK

Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan nilai positif dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya ...

Ombudsman Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) melaporkan bahwa berdasarkan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 di lingkup Provinsi NTT disebut 12 Pemda di ...

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton menyebutkan dua dari 22 kabupaten/kota di provinsi ini mendapat penilaian kualitas tinggi atau masuk zona hijau kepatuhan ...

“Mandalika untuk jadi Nusa Dua, Bali, versi Lombok. Kalau besok-besok Lombok terkenal bukan karena Mandalika, itu tujuan pembangunan Mandalika, untuk jadi pemicu sentra ekonomi seperti Nusa Dua ...

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengemukakan penilaian kepatuhan pelayanan publik pemerintah daerah pada 2023 difokuskan pada lima unit organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan ...

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengatakan pelayanan publik di NTT semakin membaik seiring meningkatnya kepatuhan pemenuhan standar pelayanan pada ...

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta 21 pemerintah kabupaten di provinsi ini agar membenahi tujuh aspek strategis dalam pelayanan publik untuk mencapai opini kualitas tinggi ...

Ombudsman RI telah memberikan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dengan zona hijau untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2022 ini. "Dua ...

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan kepatuhan standar pelayanan publik pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur masih didominasi zona merah atau tingkat kepatuhan rendah sehingga ...

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Darius Beda Daton mengatakan tidak ada pemerintah daerah di provinsi ini yang meraih predikat standar kepatuhan pelayanan publik ...