Kupang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengingatkan masyarakat untuk selalu menyaring informasi yang muncul di berbagai media sosial (medsos) untuk mencegah berita bohong atau hoaks pada tahun politik saat ini.
"Selama tahun 2023 ini, terhitung sejak Januari hingga saat ini jumlah informasi hoaks data tim cyber Polda NTT melalui media sosial ada dua kasus,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Ariasandy di Kupang, Rabu, (20/9/2023).
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Strategi Pencegahan Gratifikasi dan Pungli, serta Strategi Kehumasan dalam Mengantisipasi Bahaya Hoax "Si Yahox" yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham NTT.
Ariasandy mengatakan dua kasus itu salah satunya adalah kasus penggunaan media sosial yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, serta kasus lainnya.
Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan itu mengatakan penyaringan berbagai informasi itu perlu dilakukan oleh masyarakat khususnya menjelang Pemilu 2024 untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.
"Jika ada informasi yang tidak benar atau mencurigai bahwa informasi tersebut bertujuan untuk memprovokasi, laporkan sehingga bisa ditangani," pesan dia.
Lebih lanjut Ariasandy berbagi kiat-kiat strategis kehumasan dalam mengantisipasi bahaya hoaks.
Beberapa diantaranya yakni merilis berita sesuai fakta, kampanye atau sosialisasi di media sosial, cepat memitigasi berita hoaks, pencabutan (take down) berita hoaks, membangun kerjasama dengan media, melakukan cek dan re-cek terhadap kebenaran info baik dari satuan kerja maupun lembaga atau instansi terkait, serta gencar melakukan amplifikasi atau viralisasi konten positif.
Baca juga: Polda NTT gelar pengobatan gratis bagi warga Sulamu
Ariasandy juga menyampaikan bahwa seluruh keluarga ASN Kemenkumham NTT harus ikut serta berperan dalam mengemban fungsi kehumasan, karena keluarga pun turut menikmati apa yang diberikan organisasi.
Baca juga: Polda NTT persempit pergerakan perekrut calon PMI ilegal
"Di sinilah peran penting humas dalam menumbuhkan hubungan baik antara lembaga dengan publik-nya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait guna menciptakan citra positif organisasi," ujar dia.
"Selama tahun 2023 ini, terhitung sejak Januari hingga saat ini jumlah informasi hoaks data tim cyber Polda NTT melalui media sosial ada dua kasus,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Ariasandy di Kupang, Rabu, (20/9/2023).
Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Strategi Pencegahan Gratifikasi dan Pungli, serta Strategi Kehumasan dalam Mengantisipasi Bahaya Hoax "Si Yahox" yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham NTT.
Ariasandy mengatakan dua kasus itu salah satunya adalah kasus penggunaan media sosial yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, serta kasus lainnya.
Mantan Kapolres Timor Tengah Selatan itu mengatakan penyaringan berbagai informasi itu perlu dilakukan oleh masyarakat khususnya menjelang Pemilu 2024 untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.
"Jika ada informasi yang tidak benar atau mencurigai bahwa informasi tersebut bertujuan untuk memprovokasi, laporkan sehingga bisa ditangani," pesan dia.
Lebih lanjut Ariasandy berbagi kiat-kiat strategis kehumasan dalam mengantisipasi bahaya hoaks.
Beberapa diantaranya yakni merilis berita sesuai fakta, kampanye atau sosialisasi di media sosial, cepat memitigasi berita hoaks, pencabutan (take down) berita hoaks, membangun kerjasama dengan media, melakukan cek dan re-cek terhadap kebenaran info baik dari satuan kerja maupun lembaga atau instansi terkait, serta gencar melakukan amplifikasi atau viralisasi konten positif.
Baca juga: Polda NTT gelar pengobatan gratis bagi warga Sulamu
Ariasandy juga menyampaikan bahwa seluruh keluarga ASN Kemenkumham NTT harus ikut serta berperan dalam mengemban fungsi kehumasan, karena keluarga pun turut menikmati apa yang diberikan organisasi.
Baca juga: Polda NTT persempit pergerakan perekrut calon PMI ilegal
"Di sinilah peran penting humas dalam menumbuhkan hubungan baik antara lembaga dengan publik-nya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga terkait guna menciptakan citra positif organisasi," ujar dia.