Kupang (ANTARA News NTT) - Kementerian Kesehatan diminta untuk memperbanyak rumah sakit type-B di Nusa Tenggara Timur untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi para calon tenaga kerja di daerah ini.
"Kami berharap Kemenkes bisa memfasilitasi untuk memperbanyak rumah sakit type-B di NTT karena sangat terbatas sehingga menyulitkan layanan kesehatan bagi calon tenaga kerja," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Nakertrans NTT Sisilia Sona di Kupang, Jumat (25/1).
Ia menjelaskan, ketika calon tenaga kerja direkrut secara resmi di 22 kabupaten/kota, mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Kota Kupang.
Kondisi ini membuat para calon tenaga kerja harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk menjangkau layanan kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan sebelum dipekerjakan ke luar daerah dan luar negeri.
"Sampai sejauh ini, para calon tenaga kerja dari berbagai daerah di NTT harus ke Kupang di Pulau Timor untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Kemenkes memperbanyak rumah sakit Tipe-B di wilayah provinsi berbasiskan kepulauan ini untuk memudahkan akses bagi para calon tenaga kerja guna mendapat layanan kesehatan.
Baca juga: Ombudsman; Perlu SOP untuk pencegahan TKI non prosedural
"Tidak harus di semua kabupaten/kota, tetapi paling tidak bisa menyebar di Pulau Flores, Sumba dan Pulau Timor," katanya berharap.
Menurut dia, masalah ini telah disampaikannya secara langsung kepada anggota DPR-RI yang tergabung dalam Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia (TPPMI) saat bertemu dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kupang, Kamis (24/1).
Tim PPMI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu menyatakan siap memfasilitasi dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta agar bisa membangun rumah sakit type-B di berbagai daerah di NTT.
Baca juga: Padma: NTT bisa belajar tata kelola TKI dari Filipina
Baca juga: Padma: Masalah ekonomi dorong warga NTT jadi TKI
"Kami berharap Kemenkes bisa memfasilitasi untuk memperbanyak rumah sakit type-B di NTT karena sangat terbatas sehingga menyulitkan layanan kesehatan bagi calon tenaga kerja," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Nakertrans NTT Sisilia Sona di Kupang, Jumat (25/1).
Ia menjelaskan, ketika calon tenaga kerja direkrut secara resmi di 22 kabupaten/kota, mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Kota Kupang.
Kondisi ini membuat para calon tenaga kerja harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk menjangkau layanan kesehatan yang menjadi salah satu persyaratan sebelum dipekerjakan ke luar daerah dan luar negeri.
"Sampai sejauh ini, para calon tenaga kerja dari berbagai daerah di NTT harus ke Kupang di Pulau Timor untuk mendapatkan layanan kesehatan sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya," katanya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Kemenkes memperbanyak rumah sakit Tipe-B di wilayah provinsi berbasiskan kepulauan ini untuk memudahkan akses bagi para calon tenaga kerja guna mendapat layanan kesehatan.
Baca juga: Ombudsman; Perlu SOP untuk pencegahan TKI non prosedural
"Tidak harus di semua kabupaten/kota, tetapi paling tidak bisa menyebar di Pulau Flores, Sumba dan Pulau Timor," katanya berharap.
Menurut dia, masalah ini telah disampaikannya secara langsung kepada anggota DPR-RI yang tergabung dalam Tim Pengawas Pekerja Migran Indonesia (TPPMI) saat bertemu dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kupang, Kamis (24/1).
Tim PPMI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu menyatakan siap memfasilitasi dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta agar bisa membangun rumah sakit type-B di berbagai daerah di NTT.
Baca juga: Padma: NTT bisa belajar tata kelola TKI dari Filipina
Baca juga: Padma: Masalah ekonomi dorong warga NTT jadi TKI