Kupang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham NTT meraih Peringkat Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II TA 2023 Kategori Pagu Sedang (Pagu Kementerian/Lembaga senilai Rp100 Milyar hingga Rp600 Milyar) dalam InTress NTT Award 2024, Rabu (20/3).
Kanwil selaku koordinator tingkat wilayah Kemenkumham RI di Provinsi NTT mendapatkan nilai 95,2. Penghargaan yang diserahkan Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo ini diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham NTT bersama 4 UPT juga memborong sejumlah penghargaan lain pada acara yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT di Aula Gedung Keuangan Negara.
Untuk Kanwil diantaranya, Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2023 Unaudited Kategori UAPPA-W Besar (Ditjen Pemasyarakatan); Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Selaku UAPPA-W Tahun 2023 Unaudited Kategori UAPPA-W Kecil (Ditjen Imigrasi); serta Nilai IKPA 100 s.d Periode Semester II TA 2023 (408882, 408884, 408885, 408888, dan 408890). Seluruh penghargaan tersebut diterima Kepala Bagian Program dan Humas, Yohanis Bely.
Sedangkan untuk UPT menerima penghargaan Nilai IKPA 100 s.d Periode Semester II TA 2023, yakni Rupbasan Kupang, Lapas Kelas III Baa, Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo, dan Rutan Kelas IIB Maumere. Penghargaan diterima langsung oleh masing-masing Kepala UPT terkait.
Usai menerima penghargaan, Marciana mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengapresiasi kerja keras jajaran ASN Kanwil Kemenkumham NTT, khususnya para pengelola keuangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Kanwil DJPb NTT atas dukungan dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik.
“Kami terus berupaya untuk mempertahankan prestasi ini, bahkan lebih meningkatkan lagi di masa mendatang,” ujarnya.
Marciana berharap berbagai penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi dan semangat untuk berkinerja lebih baik. Kedepan juga diharapkan ada lebih banyak UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang mendapatkan nilai IKPA 100. Mengingat, IKPA merupakan alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan perencanaan, efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi.
Selain menyerahkan penghargaan InTress NTT Award 2024, Kanwil DJPb NTT juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I TA 2024 dengan tema “Terus Bertransformasi Melayani Negeri Mewujudkan APBN 2024 yang Berkualitas dan Akuntabel”.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, rakor digelar rutin setiap semester untuk melakukan evaluasi sekaligus mendiskusikan bersama berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker. Para Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah ataupun UAPPA-W utamanya diharapkan melakukan koordinasi yang intens dengan masing-masing satker dalam wilayah koordinasinya.
Baca juga: Kemenkumham NTT berikan remisi khusus Nyepi pada tiga WBP
“Dengan sistem yang ada sekarang memungkinkan koordinator Wilayah untuk melakukan pengawasan ataupun kontrol terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran di tingkat satker,” ujarnya.
Baca juga: Jajaran Kakanwil Kemenkumham NTT belajar raih WBK dari BPK
Baca juga: Menteri Hukum dan HAM berikan penghargaan kepada petugas Imigrasi Atambua
Catur juga mengingatkan terkait penganggaran berbasis kinerja yang bisa dimonitor dari sisi capaian pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi kinerja layanan satker. Setelah mendapatkan nilai sangat baik pada tahun 2023 dengan nilai IKPA 95,46, capaian kinerja pelaksanaan anggaran ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun 2024
Kanwil selaku koordinator tingkat wilayah Kemenkumham RI di Provinsi NTT mendapatkan nilai 95,2. Penghargaan yang diserahkan Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo ini diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham NTT bersama 4 UPT juga memborong sejumlah penghargaan lain pada acara yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT di Aula Gedung Keuangan Negara.
Untuk Kanwil diantaranya, Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2023 Unaudited Kategori UAPPA-W Besar (Ditjen Pemasyarakatan); Peringkat Ketiga Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Selaku UAPPA-W Tahun 2023 Unaudited Kategori UAPPA-W Kecil (Ditjen Imigrasi); serta Nilai IKPA 100 s.d Periode Semester II TA 2023 (408882, 408884, 408885, 408888, dan 408890). Seluruh penghargaan tersebut diterima Kepala Bagian Program dan Humas, Yohanis Bely.
Sedangkan untuk UPT menerima penghargaan Nilai IKPA 100 s.d Periode Semester II TA 2023, yakni Rupbasan Kupang, Lapas Kelas III Baa, Kanim Kelas II TPI Labuan Bajo, dan Rutan Kelas IIB Maumere. Penghargaan diterima langsung oleh masing-masing Kepala UPT terkait.
Usai menerima penghargaan, Marciana mengungkapkan rasa syukur sekaligus mengapresiasi kerja keras jajaran ASN Kanwil Kemenkumham NTT, khususnya para pengelola keuangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Kanwil DJPb NTT atas dukungan dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik.
“Kami terus berupaya untuk mempertahankan prestasi ini, bahkan lebih meningkatkan lagi di masa mendatang,” ujarnya.
Marciana berharap berbagai penghargaan yang diraih dapat menjadi motivasi dan semangat untuk berkinerja lebih baik. Kedepan juga diharapkan ada lebih banyak UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian yang mendapatkan nilai IKPA 100. Mengingat, IKPA merupakan alat ukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai dengan perencanaan, efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi.
Selain menyerahkan penghargaan InTress NTT Award 2024, Kanwil DJPb NTT juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester I TA 2024 dengan tema “Terus Bertransformasi Melayani Negeri Mewujudkan APBN 2024 yang Berkualitas dan Akuntabel”.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, rakor digelar rutin setiap semester untuk melakukan evaluasi sekaligus mendiskusikan bersama berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran pada masing-masing satker. Para Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah ataupun UAPPA-W utamanya diharapkan melakukan koordinasi yang intens dengan masing-masing satker dalam wilayah koordinasinya.
Baca juga: Kemenkumham NTT berikan remisi khusus Nyepi pada tiga WBP
“Dengan sistem yang ada sekarang memungkinkan koordinator Wilayah untuk melakukan pengawasan ataupun kontrol terkait dengan kinerja pelaksanaan anggaran di tingkat satker,” ujarnya.
Baca juga: Jajaran Kakanwil Kemenkumham NTT belajar raih WBK dari BPK
Baca juga: Menteri Hukum dan HAM berikan penghargaan kepada petugas Imigrasi Atambua
Catur juga mengingatkan terkait penganggaran berbasis kinerja yang bisa dimonitor dari sisi capaian pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi kinerja layanan satker. Setelah mendapatkan nilai sangat baik pada tahun 2023 dengan nilai IKPA 95,46, capaian kinerja pelaksanaan anggaran ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun 2024