Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai positif upaya Pertamina yang terus memperluas jangkauan distribusi bahan bakar minyak (BBM) termasuk BBM nonsubsidi sampai ke pelosok tanah air, bahkan hingga wilayah sulit dijangkau.
"Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis, (27/6/2024).
Menurut dia, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok Nusantara merupakan tantangan tersendiri.
"Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya," katanya.
Anggota dewan itu mengakui bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis.
Namun sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, katanya pula, BUMN seperti Pertamina harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, sementara pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.
Berbagai upaya Pertamina, ujar Nasim, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru tanah air.
Hal tersebut sesuai amanah undang-undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability.
"Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi," ujarnya.
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan hal itu bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola, dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM," katanya lagi.
Untuk SPBU reguler terdapat lebih dari 6.300 SPBU, kemudian Pertashop lebih dari 6.600 outlet tersebar sampai ke desa-desa serta lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi harga, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya, distribusi yang dilakukan sangatlah beragam.
"Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," katanya pula.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Pertamina, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mendorong Pertamina beserta seluruh subholding untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga BBM dan gas, meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi, termasuk optimalisasi digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.
Baca juga: Pertamina gandeng PHRI NTT untuk penggunaan Bright Gas di hotel dan restoran
Baca juga: Pertamina pastikan Pertalite tetap dipasok walau ada Pertamax Green
Baca juga: Pemkab Sabu Raijua di NTT batasi penjualan BBM Bersubsidi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator mengapresiasi Pertamina tembus jalur rumit distribusi BBM
"Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis, (27/6/2024).
Menurut dia, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok Nusantara merupakan tantangan tersendiri.
"Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya," katanya.
Anggota dewan itu mengakui bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis.
Namun sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, katanya pula, BUMN seperti Pertamina harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, sementara pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.
Berbagai upaya Pertamina, ujar Nasim, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru tanah air.
Hal tersebut sesuai amanah undang-undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability.
"Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi," ujarnya.
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan hal itu bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola, dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM," katanya lagi.
Untuk SPBU reguler terdapat lebih dari 6.300 SPBU, kemudian Pertashop lebih dari 6.600 outlet tersebar sampai ke desa-desa serta lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi harga, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya, distribusi yang dilakukan sangatlah beragam.
"Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," katanya pula.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Pertamina, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mendorong Pertamina beserta seluruh subholding untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga BBM dan gas, meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi sistem distribusi BBM dan gas bersubsidi, termasuk optimalisasi digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.
Baca juga: Pertamina gandeng PHRI NTT untuk penggunaan Bright Gas di hotel dan restoran
Baca juga: Pertamina pastikan Pertalite tetap dipasok walau ada Pertamax Green
Baca juga: Pemkab Sabu Raijua di NTT batasi penjualan BBM Bersubsidi
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator mengapresiasi Pertamina tembus jalur rumit distribusi BBM