Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) membahas enam isu strategis pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
"RPJPD ini akan menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan," kata Penjabat Bupati Nagekeo Raymundus Nggajo dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu, (17/7).
Ia menambahkan enam isu strategis pembangunan Kabupaten Nagekeo adalah pertama rencana optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo sebagai ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi.
Kedua rencana pengembangan irigasi sekunder dan tersier di lokasi lahan potensial seluas 1.950 hektare untuk lahan sawah dan agrowisata berupa kebun buah dan kebun hortikultura.
Ketiga rencana pembangunan Bandara Mbay yang sudah memiliki Surat Keputusan terkait Penetapan Lokasi (Panlok) oleh Kementerian Perhubungan Nomor 627/2011 dengan panjang runway 2.870 meter, sebagai bandara pengumpul untuk mendukung konektivitas Pulau Flores
Keempat, lanjut dia, rencana pengembangan kawasan peternakan (rens ternak) dan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi.
"Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan ternak dan daging yang tinggi untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Premium (DPSP) Labuan Bajo," katanya.
Isu strategis pembangunan kelima, rencana pembangunan Marina sebagai pintu masuk destinasi wisata wilayah Flores bagian Tengah dan Timur untuk mendukung DPSP Labuan Bajo dan pengembangan Pelabuhan Laut Marapokot sebagai pelabuhan niaga dan peti kemas untuk melayani kabupaten-kabupaten di Pulau Flores.
Isu strategis pembangunan keenam yakni rencana pengembangan kawasan Garam Industri di Kecamatan Aesesa oleh PT Cheetam Garam Indonesia.
Ia juga menjelaskan RPJPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
Hal tersebut bertujuan selain agar pembangunan terarah, terukur dan efektif, juga yang tidak kalah pentingnya adalah agar pembangunan berkelanjutan.
"Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo mengacu pada visi RPJPN Tahun 2025-2045 atau “INDONESIA EMAS 2045”, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, maju dan berkelanjutan," katanya.
Kabupaten Nagekeo sebagai bagian dari NKRI, lanjut dia, maka visi dan misi pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun harus selaras dengan RPJPN, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tujuan mewujudkan Nagekeo sebagai pusat layanan publik pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Flores untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi wisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif.
"Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045, harapan saya agar rencana pembangunan Nagekeo disinergikan dengan sektor pembangunan yang menjadi fokus pemerintah pusat yang saat ini berada di Nagekeo," katanya.
Baca juga: Pemkab Mabar agendakan lima program pembangunan prioritas 2025
Baca juga: Pemkab Ende siap gelar musrenbang di atas kapal Dharma Rucitra
"RPJPD ini akan menentukan arah dan tujuan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan," kata Penjabat Bupati Nagekeo Raymundus Nggajo dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu, (17/7).
Ia menambahkan enam isu strategis pembangunan Kabupaten Nagekeo adalah pertama rencana optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo sebagai ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi.
Kedua rencana pengembangan irigasi sekunder dan tersier di lokasi lahan potensial seluas 1.950 hektare untuk lahan sawah dan agrowisata berupa kebun buah dan kebun hortikultura.
Ketiga rencana pembangunan Bandara Mbay yang sudah memiliki Surat Keputusan terkait Penetapan Lokasi (Panlok) oleh Kementerian Perhubungan Nomor 627/2011 dengan panjang runway 2.870 meter, sebagai bandara pengumpul untuk mendukung konektivitas Pulau Flores
Keempat, lanjut dia, rencana pengembangan kawasan peternakan (rens ternak) dan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi.
"Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan ternak dan daging yang tinggi untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Premium (DPSP) Labuan Bajo," katanya.
Isu strategis pembangunan kelima, rencana pembangunan Marina sebagai pintu masuk destinasi wisata wilayah Flores bagian Tengah dan Timur untuk mendukung DPSP Labuan Bajo dan pengembangan Pelabuhan Laut Marapokot sebagai pelabuhan niaga dan peti kemas untuk melayani kabupaten-kabupaten di Pulau Flores.
Isu strategis pembangunan keenam yakni rencana pengembangan kawasan Garam Industri di Kecamatan Aesesa oleh PT Cheetam Garam Indonesia.
Ia juga menjelaskan RPJPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
Hal tersebut bertujuan selain agar pembangunan terarah, terukur dan efektif, juga yang tidak kalah pentingnya adalah agar pembangunan berkelanjutan.
"Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo mengacu pada visi RPJPN Tahun 2025-2045 atau “INDONESIA EMAS 2045”, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, maju dan berkelanjutan," katanya.
Kabupaten Nagekeo sebagai bagian dari NKRI, lanjut dia, maka visi dan misi pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun harus selaras dengan RPJPN, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tujuan mewujudkan Nagekeo sebagai pusat layanan publik pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Flores untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan destinasi wisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif.
"Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nagekeo tahun 2025-2045, harapan saya agar rencana pembangunan Nagekeo disinergikan dengan sektor pembangunan yang menjadi fokus pemerintah pusat yang saat ini berada di Nagekeo," katanya.
Baca juga: Pemkab Mabar agendakan lima program pembangunan prioritas 2025
Baca juga: Pemkab Ende siap gelar musrenbang di atas kapal Dharma Rucitra