Kupang (ANTARA) - Kakanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT) Marciana D Jone mengimbau agar 17 pejabat administrasi yang baru dilantik memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Mitra Kerja, serta menjaga integritas dalam Pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan Masyarakat.
"Bekerjalah dengan penuh dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi. Selalu mengimplementasikan tata nilai Kami PASTI dan core values ASN BerAKHLAK. Jadilah pimpinan dengan visi dan strategi yang inovatif, serta dapat memotivasi jajarannya untuk mencapai tujuan organisasi," kata Marciana di hadapan para pejabat administrasi yang baru dilantik, Selasa, (27/8).
Dalam amanatnya, Marciana meminta agar acara pelantikan ini jangan dianggap sekedar seremonial, karena merupakan langkah penting dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menciptakan inovasi di Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada satuan kerja masing-masing.
Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Marciana berharap pejabat yang telah dilantik akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan yang signifikan.
Marciana juga mengingatkan para pejabat yang dilantik, terutama pejabat yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis baik jajaran Pemasyarakatan maupun Imigrasi agar dapat membangun jejaring dan kerja sama, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh mitra kerja.
Selain itu, beberapa catatan disampaikan Marciana sebagai pengantar tugas dan jabatan yang baru diemban, diantaranya melaksanakan kepemimpinan yang efektif, bijak, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, menerapkan reformasi birokrasi.
Serta melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik; serta Memastikan pelayanan publik telah dilaksanakan berbasis hak asasi manusia.
“Perkuat sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, serta tetap menjaga integritas. Bangun komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, civil society, masyarakat setempat, dan para awak media sebagai mitra untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,” harapnya.
Adapun dari 19 Pejabat yang dilantik, lima diantaranya menduduki jabatan Kepala UPT, yakni Antonius Jawa Gili menjabat sebagai Kalapas Kupang menggantikan Badarudin yang dimutasikan sebagai Kalapas Abepura.
Sementara jabatan Kalapas Waingapu diduduki oleh Revanda Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala LPKA Palu. Jabatan Kalapas Lembata dari Hariyadi Maikameng yang dimutasikan menjadi Kalapas Ba'a digantikan oleh Antonius Semuki yang sebelumnya merupakan Karutan Maumere.
Sedangkan jabatan Karutan Maumere diduduki oleh Wachid Budi Santoso yang dipromosikan dari Lapas Yogyakarta, serta Kornelis Keli yang dilantik sebagai Kabapas Waikabubak setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kalapas Ba'a.
“Pejabat yang baru bertugas di NTT, segera beradaptasi dengan kondisi topografi dan budaya setempat agar dapat dapat menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga binaan dan masyarakat," pesannya.
Baca juga: Kemenkumham NTT - Dubes Tarikul bahas 39 warga Bangladesh di Kupang
Baca juga: Kemenkumham NTT beri remisi HUT Kemerdekaan RI kepada 2.172 WBP
"Bekerjalah dengan penuh dedikasi, integritas, dan komitmen yang tinggi. Selalu mengimplementasikan tata nilai Kami PASTI dan core values ASN BerAKHLAK. Jadilah pimpinan dengan visi dan strategi yang inovatif, serta dapat memotivasi jajarannya untuk mencapai tujuan organisasi," kata Marciana di hadapan para pejabat administrasi yang baru dilantik, Selasa, (27/8).
Dalam amanatnya, Marciana meminta agar acara pelantikan ini jangan dianggap sekedar seremonial, karena merupakan langkah penting dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan menciptakan inovasi di Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada satuan kerja masing-masing.
Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Marciana berharap pejabat yang telah dilantik akan mampu membawa perubahan positif dan kemajuan yang signifikan.
Marciana juga mengingatkan para pejabat yang dilantik, terutama pejabat yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis baik jajaran Pemasyarakatan maupun Imigrasi agar dapat membangun jejaring dan kerja sama, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh mitra kerja.
Selain itu, beberapa catatan disampaikan Marciana sebagai pengantar tugas dan jabatan yang baru diemban, diantaranya melaksanakan kepemimpinan yang efektif, bijak, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, menerapkan reformasi birokrasi.
Serta melakukan terobosan dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan publik; serta Memastikan pelayanan publik telah dilaksanakan berbasis hak asasi manusia.
“Perkuat sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, serta tetap menjaga integritas. Bangun komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, civil society, masyarakat setempat, dan para awak media sebagai mitra untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi,” harapnya.
Adapun dari 19 Pejabat yang dilantik, lima diantaranya menduduki jabatan Kepala UPT, yakni Antonius Jawa Gili menjabat sebagai Kalapas Kupang menggantikan Badarudin yang dimutasikan sebagai Kalapas Abepura.
Sementara jabatan Kalapas Waingapu diduduki oleh Revanda Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala LPKA Palu. Jabatan Kalapas Lembata dari Hariyadi Maikameng yang dimutasikan menjadi Kalapas Ba'a digantikan oleh Antonius Semuki yang sebelumnya merupakan Karutan Maumere.
Sedangkan jabatan Karutan Maumere diduduki oleh Wachid Budi Santoso yang dipromosikan dari Lapas Yogyakarta, serta Kornelis Keli yang dilantik sebagai Kabapas Waikabubak setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kalapas Ba'a.
“Pejabat yang baru bertugas di NTT, segera beradaptasi dengan kondisi topografi dan budaya setempat agar dapat dapat menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga binaan dan masyarakat," pesannya.
Baca juga: Kemenkumham NTT - Dubes Tarikul bahas 39 warga Bangladesh di Kupang
Baca juga: Kemenkumham NTT beri remisi HUT Kemerdekaan RI kepada 2.172 WBP