Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pengelola BUMDes di NTT.
Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) program percepatan akuntabilitas keuangan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Kupang Selasa 15-16 Oktober 2024.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Aryanto Widodo mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mendorong peran Bumdes yang ada di masing-masing desa agar mampu menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan desa.
"Kita tahu bahwa salah satu bagian dari dana desa non earmark yaitu untuk pengembangan desa sebagai penyertaan modal Bumdes. Bumdes yang ada di NTT sangat bervariasi dalam bidang unit usahanya," kata Catur.
Catur menyebut, dari 24 Bumdes yang hadir dalam Bimtek tersebut terdapat penyediaan barang dan jasa yang bervariasi seperti penyediaan air bersih, menyediakan keperluan masyarakat desa dan pengelolaan dana berupa simpan pinjam.
"Tentu kita perlu kelola dengan baik (dana desa) agar bisa menghasilkan masyarakat desa yang sejahtera. Dalam mengawal tata kelola Bumdes ini, kami di Kemenkeu hadir bersamaa memberikan pemahaman untuk mengelola Bumdes masing-masing agar menghasilkan daya guna yang baik," tuturnya.
Dalam rangka menilai keberhasilan dari sisi finansial terkait apakah Bumdes itu berhasil menjalankan visinya, maka dihadirkan pula PKN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan negara.
"Kita berharap agar bapak ibu di Bumdes mendapatkan pengalaman yang langsung dalam pelaporan ini, sehingga bisa menilai sampai di mana keberhasilan Bumdes kita di desa," ujarnya.
Catur menambahkan, dalam kegiatan itu juga diikutsertakan pula akademisi dari masing-masing Universitas dengan tujuan untuk mengajak peran serta sebagai tenaga terampil dalam mengelola dana desa.
"Di desa, kebutuhan tenaga terampil dalam mengelola dana desa sangat penting termasuk Bumdes. Kita ada tenaga terampil bukan saja dari dosen tetapi juga mahasiswa yang akan kita terjunkan ke masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada Bumdes dan UMKM.
Baca juga: PKN STAN bekali manajemen keuangan bagi 24 BUMDes di Kupang
"Kami berharap agar tidak hanya belajar di kelas tetapi ada dampak baiknya. Semoga kegiatan dua hari ini akan mendapatkan hasil yang baik," ujarnya.
Baca juga: DJPB sebut pemerintah pusat ingin menata BUMDes di NTT
Dia menjelaskan, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan salah satu perguruan tinggi yang memeliki beberpa program tetap yaitu selain tridharma juga ada mitra desa yang diinisiasi oleh mahasiswa, lalu dengan MBKM dikombinasikan oleh dosen dan mahasiswa.
"Kita memahami Bumdes didirikan bukan sekadar mencari keuntungan tetapi mengedepankan kesejahteraan masyarakat desa dan akuntabilitas kuncinya," ujarnya.
Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) program percepatan akuntabilitas keuangan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara, Kupang Selasa 15-16 Oktober 2024.
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Aryanto Widodo mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mendorong peran Bumdes yang ada di masing-masing desa agar mampu menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan desa.
"Kita tahu bahwa salah satu bagian dari dana desa non earmark yaitu untuk pengembangan desa sebagai penyertaan modal Bumdes. Bumdes yang ada di NTT sangat bervariasi dalam bidang unit usahanya," kata Catur.
Catur menyebut, dari 24 Bumdes yang hadir dalam Bimtek tersebut terdapat penyediaan barang dan jasa yang bervariasi seperti penyediaan air bersih, menyediakan keperluan masyarakat desa dan pengelolaan dana berupa simpan pinjam.
"Tentu kita perlu kelola dengan baik (dana desa) agar bisa menghasilkan masyarakat desa yang sejahtera. Dalam mengawal tata kelola Bumdes ini, kami di Kemenkeu hadir bersamaa memberikan pemahaman untuk mengelola Bumdes masing-masing agar menghasilkan daya guna yang baik," tuturnya.
Dalam rangka menilai keberhasilan dari sisi finansial terkait apakah Bumdes itu berhasil menjalankan visinya, maka dihadirkan pula PKN yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan negara.
"Kita berharap agar bapak ibu di Bumdes mendapatkan pengalaman yang langsung dalam pelaporan ini, sehingga bisa menilai sampai di mana keberhasilan Bumdes kita di desa," ujarnya.
Catur menambahkan, dalam kegiatan itu juga diikutsertakan pula akademisi dari masing-masing Universitas dengan tujuan untuk mengajak peran serta sebagai tenaga terampil dalam mengelola dana desa.
"Di desa, kebutuhan tenaga terampil dalam mengelola dana desa sangat penting termasuk Bumdes. Kita ada tenaga terampil bukan saja dari dosen tetapi juga mahasiswa yang akan kita terjunkan ke masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Evy Mulyani mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada Bumdes dan UMKM.
Baca juga: PKN STAN bekali manajemen keuangan bagi 24 BUMDes di Kupang
"Kami berharap agar tidak hanya belajar di kelas tetapi ada dampak baiknya. Semoga kegiatan dua hari ini akan mendapatkan hasil yang baik," ujarnya.
Baca juga: DJPB sebut pemerintah pusat ingin menata BUMDes di NTT
Dia menjelaskan, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan salah satu perguruan tinggi yang memeliki beberpa program tetap yaitu selain tridharma juga ada mitra desa yang diinisiasi oleh mahasiswa, lalu dengan MBKM dikombinasikan oleh dosen dan mahasiswa.
"Kita memahami Bumdes didirikan bukan sekadar mencari keuntungan tetapi mengedepankan kesejahteraan masyarakat desa dan akuntabilitas kuncinya," ujarnya.