Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah NTT mencapai total Rp329,88 miliar.
“Hingga awal 2025, total penyaluran dana PKH mencapai Rp329,88 miliar bagi 400.406 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah NTT,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan tertulis di Kupang, Senin.
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan realisasi bantuan program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat NTT hingga 28 Februari 2025.
Catur mengatakan bahwa perlinsos menjadi program dari pemerintah guna membantu masyarakat tidak mampu atau rentan miskin.
Dia menyebutkan selain PKH, perlinsos juga meliputi bantuan sosial yatim piatu (YAPI) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
Bansos YAPI merupakan bantuan senilai Rp200.000 per bulan kepada anak penerima manfaat untuk meringankan beban hidup anak.
Adapun kategori penerimanya adalah anak yang kehilangan ibu/ayah/atau kedua orangtua, sudah terdaftar dalam DTKS, dan tidak menerima bansos lain dari pemerintah.
“Sampai dengan 28 Februari 2025, realisasi bansos yatim piatu di NTT sebesar Rp967,10 juta untuk 2.007 penerima,” kata dia lagi.
Sementara itu, BPNT merupakan bansos untuk membantu KPM yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
“Untuk realisasi BPNT di wilayah NTT mencapai Rp257,43 miliar bagi 429.059 penerima manfaat,” katanya pula.
Ia menambahkan bahwa bantuan perlinsos tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang tujuannya untuk memberi dukungan ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap agar penyaluran dana tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal oleh para penerima demi menunjang pemenuhan kebutuhan hidup harian.
