Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan total realisasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai Rp329,94 miliar pada triwulan I 2025.
“Sampai dengan 30 April 2025, realisasi bansos PKH di wilayah NTT mencapai Rp329,94 miliar untuk 400.459 penerima manfaat,” kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu NTT Catur Ariyanto Widodo dalam keterangan resmi di Kupang, Jumat.
Hal itu disampaikan berkaitan dengan dukungan APBN untuk Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam rangka membantu masyarakat miskin di NTT yang telah terealisasi hingga 30 April 2025.
Ia menyebutkan PKH merupakan program bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) di wilayahnya.
Manfaat PKH, tambah dia, juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
Sementara itu, realisasi bantuan sosial yatim piatu (Yapi) hingga 30 April 2025 mencapai Rp5,32 miliar untuk 12.104 penerima manfaat.
Catur menyebutkan bansos Yapi merupakan program bantuan kepada anak penerima manfaat untuk meringankan beban biaya hidupnya.
Bansos ini diperuntukkan kepada anak yang kehilangan Ibu/Ayah atau kedua orang tuanya, sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak menerima bansos lain dari pemerintah.
Untuk bantuan pangan non tunai (BPNT), lanjut Catur, pada periode yang sama telah terlalu sebesar Rp350,72 miliar untuk 584.537 penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa BPNT merupakan bansos untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Catur menambahkan, pemerintah pusat melalui APBN terus bersinergi mengalokasikan dan menyalurkan dana dalam bentuk program perlinsos tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya terus berkomitmen mengawal pelaksanaan APBN tahun 2025 untuk mewujudkan stabilitas dan inklusivitas yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di NTT.
