Perlu evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu serentak
Jumat, 19 April 2019 11:48 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)
Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi mengatakan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak karena dinilai terlalu ribet.
"Evaluasi ini perlu dilakukan karena pada tataran teknis pelaksanaan, dirasakan keribetannya oleh pemilih, terlebih para pemilih yang berada di pedesaan, yang kurang dengan informasi politik pemilu," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (19/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan banyaknya keluhan dari pemilih yang merasa kesulitan pada saat memberikan suara di bilik suara pada Pemilu serentak 2019, yang berlangsung Rabu (17/4).
"Pemilu serentak memang harus didorong untuk di evaluasi kembali, karena terlalu ribet, karena tidak akan melahirkan caleg yang berkualitas untuk duduk di parlemen nanti," katanya.
Menurut dia, orang-orang yang berada di kota saja merasa kesulitan, apalagi mereka yang berada di desa-desa, dan jauh dari informasi-informasi yang berkaitan dengan Pemilu serentak.
Di sisi lain, pola ini justru membuat fokus masyarakat terbelah berdasarkan dukungan politik calon presiden dan pemilu legislatifi menjadi terabaikan.
Baca juga: Menurut pengamat politik, pemilu serentak 2019 rumit
"Anda bisa menyaksikan sendiri. Dimana-mana, di media maupun kampanye, semua orang membahas tentang pemilu presiden. Semua orang mengabaikan Pemilu legislatif," katanya.
Menurut dia, dengan memisahkan pilpres dan pileg juga perlu dikaji kembali karena harus merubah undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu serentak.
Apalagi ada wacana tentang pemilu serentak bersamaan dengan pemilihan gubenur/bupati dan wali kota pada tahun 2024 mendatang.
"Dengan menggabungkan pileg dengan pilpres saja, sudah begini ribet apalagi dengan pilkada di daerah," katanya.
Karena itu, usulan Wapres Jusuf Kalla perlu direspon oleh pemerintah dan DPR agar melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang ini dan, memikirkan cara untuk menyederhanakan pemilu kita lima tahun mendatang.
Baca juga: Pemilu 2019 untungkan partai pengusung capres-cawapres
Baca juga: Menurut Rektor Unwira Kupang, pemilu serentak harus dipisahkan
"Evaluasi ini perlu dilakukan karena pada tataran teknis pelaksanaan, dirasakan keribetannya oleh pemilih, terlebih para pemilih yang berada di pedesaan, yang kurang dengan informasi politik pemilu," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (19/4).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan banyaknya keluhan dari pemilih yang merasa kesulitan pada saat memberikan suara di bilik suara pada Pemilu serentak 2019, yang berlangsung Rabu (17/4).
"Pemilu serentak memang harus didorong untuk di evaluasi kembali, karena terlalu ribet, karena tidak akan melahirkan caleg yang berkualitas untuk duduk di parlemen nanti," katanya.
Menurut dia, orang-orang yang berada di kota saja merasa kesulitan, apalagi mereka yang berada di desa-desa, dan jauh dari informasi-informasi yang berkaitan dengan Pemilu serentak.
Di sisi lain, pola ini justru membuat fokus masyarakat terbelah berdasarkan dukungan politik calon presiden dan pemilu legislatifi menjadi terabaikan.
Baca juga: Menurut pengamat politik, pemilu serentak 2019 rumit
"Anda bisa menyaksikan sendiri. Dimana-mana, di media maupun kampanye, semua orang membahas tentang pemilu presiden. Semua orang mengabaikan Pemilu legislatif," katanya.
Menurut dia, dengan memisahkan pilpres dan pileg juga perlu dikaji kembali karena harus merubah undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu serentak.
Apalagi ada wacana tentang pemilu serentak bersamaan dengan pemilihan gubenur/bupati dan wali kota pada tahun 2024 mendatang.
"Dengan menggabungkan pileg dengan pilpres saja, sudah begini ribet apalagi dengan pilkada di daerah," katanya.
Karena itu, usulan Wapres Jusuf Kalla perlu direspon oleh pemerintah dan DPR agar melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pemilu sekarang ini dan, memikirkan cara untuk menyederhanakan pemilu kita lima tahun mendatang.
Baca juga: Pemilu 2019 untungkan partai pengusung capres-cawapres
Baca juga: Menurut Rektor Unwira Kupang, pemilu serentak harus dipisahkan
Pewarta : Bernadus Tokan
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Ahmad Atang sebut langkah politik Golkar dukung Gibran sesuatu yang paradoks
22 October 2023 12:29 WIB, 2023
Pengamat: Puan berupaya menarik Golkar dan PKB masuk gerbong PDI Perjuangan
28 July 2023 16:57 WIB, 2023
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Polisi membenarkan ada dua laporan terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin
29 January 2026 10:42 WIB