Kupang (Antara NTT) - Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Agung Sabar Santoso mengatakan Presiden Joko Widodo sangat geram terhadap maraknya kasus perdagangan orang di NTT yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban.
"Kasus perdagangan orang di NTT menjadi perhatian serius bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sangat geram dengan maraknya kasus perdagangan orang di NTT," kata Kapolda Brigjen Pol Agung Subur Santoso dalam sambutannya di Mapolres Kupang, Kamis.
Ia mengatakan apabila Presiden sudah geram terhadap maraknya kasus perdagangan oranng tentu aparat Kepolisian di Provinsi NTT harus bekerja lebih cepat dalam menangani kasus ini.
"Anggota Kepolisian harus bekerja lebih cepat dalam mengungkap kasus perdagangan orang, karena sudah menjadi kasus yang sangat serius di NTT," kata jenderal polisi berbintang satu itu.
Dia mengatakan dalam mengatasi kasus perdagangan orang bukan hanya menjadi urusan Kepolisian namun merupakan tangungjawab pemerintah dan masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini.
Menurut Kapolda NTT, menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri sunguh menyakitkan, karena hak-hak pekerja tidak diterima selama bekerja seperti gaji tidak dibayar, tenaga kerja diperlakukan tidak manusia serta menjadi korban pelecehan seksual.
Ia mengharapkan pemerintah Kabupaten Kupang membantu mengatasi perdagangan orang di daerah ini dengan melakukan kampanye anti perdagangan orang kepada masyarakat di wilayah pedalam di daerah ini.
"Pemerintah Kabupaten Kupang perlu mengingatkan kepala desa agar lebih memperketat pengawasan terhadap warga desa sebagai antisipasi terjadinya perekrutan tenaga kerja ilegal untuk menjadi pembantu rumah tangga,"ujarnya.
"Kasus perdagangan orang di NTT menjadi perhatian serius bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sangat geram dengan maraknya kasus perdagangan orang di NTT," kata Kapolda Brigjen Pol Agung Subur Santoso dalam sambutannya di Mapolres Kupang, Kamis.
Ia mengatakan apabila Presiden sudah geram terhadap maraknya kasus perdagangan oranng tentu aparat Kepolisian di Provinsi NTT harus bekerja lebih cepat dalam menangani kasus ini.
"Anggota Kepolisian harus bekerja lebih cepat dalam mengungkap kasus perdagangan orang, karena sudah menjadi kasus yang sangat serius di NTT," kata jenderal polisi berbintang satu itu.
Dia mengatakan dalam mengatasi kasus perdagangan orang bukan hanya menjadi urusan Kepolisian namun merupakan tangungjawab pemerintah dan masyarakat di provinsi berbasis kepulauan ini.
Menurut Kapolda NTT, menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri sunguh menyakitkan, karena hak-hak pekerja tidak diterima selama bekerja seperti gaji tidak dibayar, tenaga kerja diperlakukan tidak manusia serta menjadi korban pelecehan seksual.
Ia mengharapkan pemerintah Kabupaten Kupang membantu mengatasi perdagangan orang di daerah ini dengan melakukan kampanye anti perdagangan orang kepada masyarakat di wilayah pedalam di daerah ini.
"Pemerintah Kabupaten Kupang perlu mengingatkan kepala desa agar lebih memperketat pengawasan terhadap warga desa sebagai antisipasi terjadinya perekrutan tenaga kerja ilegal untuk menjadi pembantu rumah tangga,"ujarnya.