Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Maulaka, mengatakan pembenahan akses internet di wilayah perbatasan negara Indonesia-Timor Leste menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi kesulitan masyarakat mengakses informasi dan komunikasi.
"Kawasan perbatasan daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembenahan akses internet terutama di titik-titik pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan kantor camat," katanya ketika dihubungi di Kupang, Selasa, (13/10).
Baca juga: Masih ada 645 titik di NTT tanpa sinyal
Ia menjelaskan salah satu wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pembenahan akses internet yakni di Kabupaten Belu yang telah mengusulkan pemasangan sekitar 60-an titik layanan internet pada 2020 ini.
Usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) dan telah dilakukan verifikasi di lapangan, katanya.
"Jadi sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari pihak kementerian. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan aspek pendukung seperti listrik, laptop/PC, tenaga admin, dan sebagainya," katanya.
Abraham Maulaka menjelaskan, selain pemasangan internet, Kabupaten Belu juga mengusulkan untuk peningkatan kualitas sebanyak empat unit base trasnceiver station (BTS) dari 2G menjadi 4G.
Ia mengatakan, pembangunan akses internet di wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak tergantung dengan negara tetangga.
Baca juga: Sebanyak 121 unit BTS dibangun di NTT pada 2020
Untuk itu, ia mengaku optimistis usulan pembangunan yang diajukan pemerintah daerah menjadi prioritas untuk direalisasikan pihak kementerian terkait.
"Kalau yang bangun dari Kemenkominfo melalui BAKTI itu kan orientasinya pelayanan publik jadi mau bagaimana pun juga tetap akan dibangun. Tinggal kita menunggu waktu pelaksanaannya," katanya.
"Kawasan perbatasan daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembenahan akses internet terutama di titik-titik pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan kantor camat," katanya ketika dihubungi di Kupang, Selasa, (13/10).
Baca juga: Masih ada 645 titik di NTT tanpa sinyal
Ia menjelaskan salah satu wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pembenahan akses internet yakni di Kabupaten Belu yang telah mengusulkan pemasangan sekitar 60-an titik layanan internet pada 2020 ini.
Usulan tersebut sudah diajukan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) dan telah dilakukan verifikasi di lapangan, katanya.
"Jadi sekarang tinggal menunggu pelaksanaan dari pihak kementerian. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan aspek pendukung seperti listrik, laptop/PC, tenaga admin, dan sebagainya," katanya.
Abraham Maulaka menjelaskan, selain pemasangan internet, Kabupaten Belu juga mengusulkan untuk peningkatan kualitas sebanyak empat unit base trasnceiver station (BTS) dari 2G menjadi 4G.
Ia mengatakan, pembangunan akses internet di wilayah perbatasan menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat di wilayah perbatasan tidak tergantung dengan negara tetangga.
Baca juga: Sebanyak 121 unit BTS dibangun di NTT pada 2020
Untuk itu, ia mengaku optimistis usulan pembangunan yang diajukan pemerintah daerah menjadi prioritas untuk direalisasikan pihak kementerian terkait.
"Kalau yang bangun dari Kemenkominfo melalui BAKTI itu kan orientasinya pelayanan publik jadi mau bagaimana pun juga tetap akan dibangun. Tinggal kita menunggu waktu pelaksanaannya," katanya.