Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,3 miliar untuk membiayai pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada daerah itu.
Alokasi anggaran itu telah disepakati melalui penandatanganan addendum naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU Sabu Raijua dengan Penjabat Bupati Sabu Raijua Doris A. Rihi, kata Juru Bicara KPU Sabu Raijua Daud Pau, Rabu.
"Untuk anggaran PSU tidak ada masalah. KPU sudah sepakat dengan pemerintah dan sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perubahan NPHD," katanya terkait masalah anggaran untuk PSU Pilkada daerah itu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menjelaskan, dalam penandatanganan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menyetujui usulan penambahan anggaran KPU Sabu Raijua untuk melaksanakan PSU sebesar Rp5, 3 miliar.
KPU, katanya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Sabu Raijua yang telah menyetujui dan di tandatanganinya addendum NPHD untuk PSU Pilkada Sabu Raijua.
Dengan anggaran tersebut, kata dia KPU Sabu Raijua akan menjalankan programnya secara profesional dengan transparan demi terlaksananya PSU di Kabupaten Sabu Raijua dengan baik, meskipun peluang untuk adanya gugatan di MK tetap terbuka oleh karena dalam amar Putusan MK tidak mewajibkan KPU Sabu Raijua melaporkan hasil PSU.
Kecuali kata dia, dalam amar putusannya ada maka peluang gugatan itu tidak akan ada lagi.
Baca juga: KPU tetapkan dua pasangan calon peserta PSU Pilkada Sabu Raijua
Baca juga: Kapolda NTT dan Danrem 161/WS pantau persiapan PSU Pilkada Sabu Raijua
KPU Sabu Raijua juga mengajak, seluruh pihak tetap mendukung dan memberikan imbauan kepada masyarakat tetap menjaga kondisi Sabu Raijua sekalipun adanya perbedaan Pilihan pada 7 Juli 2021 mendatang.
"Harapannya, proses demokrasi ini bisa berjalan secara lancar akuntabel, dan akhirnya tepilihlah pemimpin yang betul-betul kredibel yang bisa membangun Sabu Raijua," katanya.
Penjabat Bupati Sabu Raijua, Doris A. Rihi secara terpisah berharap PSU dapat dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi lagi PSU yang dapat menghabiskan anggaran, karena Sabu Raijua masih melakukan pemulihan pascabadai Seroja dan juga Covid-19.
Anggaran yang ada juga merupakan hasil refokusing dari sejumlah kegiatan yang ada pada OPD di lingkungan Pemerintah Sabu Raijua demi suksesnya PSU Pilkada Sabu Raijua 7 Juli 2021 yang akan datang, katanya menambahkan.
"Kami sudah melakukan rasionalisasi bersama terkait angka yang disepakati didalam NPHD, dimana KPU Sabu Raijua bersama tim keuangan Pemda Sabu Raijua telah tiga kali melakukan pembahasan sehingga menyepakati angka Rp5, 3 miliiar," katanya.
Alokasi anggaran itu telah disepakati melalui penandatanganan addendum naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU Sabu Raijua dengan Penjabat Bupati Sabu Raijua Doris A. Rihi, kata Juru Bicara KPU Sabu Raijua Daud Pau, Rabu.
"Untuk anggaran PSU tidak ada masalah. KPU sudah sepakat dengan pemerintah dan sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perubahan NPHD," katanya terkait masalah anggaran untuk PSU Pilkada daerah itu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menjelaskan, dalam penandatanganan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua menyetujui usulan penambahan anggaran KPU Sabu Raijua untuk melaksanakan PSU sebesar Rp5, 3 miliar.
KPU, katanya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Sabu Raijua yang telah menyetujui dan di tandatanganinya addendum NPHD untuk PSU Pilkada Sabu Raijua.
Dengan anggaran tersebut, kata dia KPU Sabu Raijua akan menjalankan programnya secara profesional dengan transparan demi terlaksananya PSU di Kabupaten Sabu Raijua dengan baik, meskipun peluang untuk adanya gugatan di MK tetap terbuka oleh karena dalam amar Putusan MK tidak mewajibkan KPU Sabu Raijua melaporkan hasil PSU.
Kecuali kata dia, dalam amar putusannya ada maka peluang gugatan itu tidak akan ada lagi.
Baca juga: KPU tetapkan dua pasangan calon peserta PSU Pilkada Sabu Raijua
Baca juga: Kapolda NTT dan Danrem 161/WS pantau persiapan PSU Pilkada Sabu Raijua
KPU Sabu Raijua juga mengajak, seluruh pihak tetap mendukung dan memberikan imbauan kepada masyarakat tetap menjaga kondisi Sabu Raijua sekalipun adanya perbedaan Pilihan pada 7 Juli 2021 mendatang.
"Harapannya, proses demokrasi ini bisa berjalan secara lancar akuntabel, dan akhirnya tepilihlah pemimpin yang betul-betul kredibel yang bisa membangun Sabu Raijua," katanya.
Penjabat Bupati Sabu Raijua, Doris A. Rihi secara terpisah berharap PSU dapat dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi lagi PSU yang dapat menghabiskan anggaran, karena Sabu Raijua masih melakukan pemulihan pascabadai Seroja dan juga Covid-19.
Anggaran yang ada juga merupakan hasil refokusing dari sejumlah kegiatan yang ada pada OPD di lingkungan Pemerintah Sabu Raijua demi suksesnya PSU Pilkada Sabu Raijua 7 Juli 2021 yang akan datang, katanya menambahkan.
"Kami sudah melakukan rasionalisasi bersama terkait angka yang disepakati didalam NPHD, dimana KPU Sabu Raijua bersama tim keuangan Pemda Sabu Raijua telah tiga kali melakukan pembahasan sehingga menyepakati angka Rp5, 3 miliiar," katanya.