Kupang (AntaraNews NTT) - Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur tengah merancang untuk menempatkan pembayaran non-tunai di sejumlah pintu masuk pusat perbelanjaan di Kota Kupang.
"Kami sedang merencanakan ini. Saat ini masih ada beberapa kajian yang kami lakukan lagi," kata Staf Unit Pengawasan Sistem Pembayaran Pengolahan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Kantor Perwakilan NTT Benediktus di Kupang, Jumat (27/4).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan dari peredaran pembayaran non tunai yang sudah diterapkan di NTT yakni di kawasan Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang.
Namun menurutnya untuk memasang di sejumlah kawasan atau pintu masuk pusat perbelanjaan yang diperlukan adalah pemasangan mesin ATM dari berbagai bank di sejumlah pusat perbelanjaan itu.
"Saat ini kami masih mengkaji lagi daerah-daerah mana saja yang akan menjadi kawasan pembayaran non tunai. Tetapi sampai saat ini Kota Kupang saja yang menjadi pilot project untuk hal ini," tambahnya.
Terkait jumlah transaksi non tunai di NTT, lanjutnya masih sangat minim. Namun terkait berapa jumlah angka pastinya belum bisa ia sampaikan. Satu hal yang menjadi kendala dalam proses penerapan pembayaran non-tunai di NTT lanjutnya adalah masalah infrastruktur seperti masalah jaringan internet di suatu daerah.
Baca juga: Konsumsi pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT
Anggota Komisi IX DPR RI Ferry Kase (kanan) didampingi Kepala BI Perwakilan NTT Naek Tigor Sinaga memaparkan pentingnya sistem pembayaran elektronik kepada mahasiswa dan masyarakat umum di Kota Kupang. (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)
Disamping itu juga masalah lain seperti belum mengertinya masyarakat tentang penggunaan pembayaran non tunai itu juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem tersebut.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferry Kase menilai elektrifikasi sistem pembayaran dalam dunia perbankan di NTT masih terkendala minimnya infrastruktur.
"Saat ini pemerintah sedang berusaha agar semua pembayaran atau hal-hal yang berkaitan dengan mata uang dilakukan dengan cara elektronik, namun untuk wilayah NTT memang masih ada di wilayah perkotaan saja karena memang fasilitas ke pelosok masih sangat minim," katanya.
Menurut Ferry, berbagai infrastruktur yang harus mendukung agar sistem pembayaran elektronik bisa ada di seluruh NTT adalah pertama-tama mulai dari pembangunan jalan, kemudian jaringan listrik serta internet yang sering menjadi masalah di NTT.
"Di Jakarta saya selalu meminta agar segera selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan elektronik dalam hubungannya dengan sistem pembayaran. Di negara-negara lain masalah ini sudah bisa diselesaikan namun di daerah kita khususnya Indonesia belum berjalan dengan baik," tuturnya.
Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi NTT 2018 meningkat
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo memberikan keterangan kepada wartawan usai peresmian kantor BI NTT di Kupang, Jumat (27/1). (ANTARA Foto/Kornelis Kaha)
"Kami sedang merencanakan ini. Saat ini masih ada beberapa kajian yang kami lakukan lagi," kata Staf Unit Pengawasan Sistem Pembayaran Pengolahan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Kantor Perwakilan NTT Benediktus di Kupang, Jumat (27/4).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan dari peredaran pembayaran non tunai yang sudah diterapkan di NTT yakni di kawasan Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau Kupang.
Namun menurutnya untuk memasang di sejumlah kawasan atau pintu masuk pusat perbelanjaan yang diperlukan adalah pemasangan mesin ATM dari berbagai bank di sejumlah pusat perbelanjaan itu.
"Saat ini kami masih mengkaji lagi daerah-daerah mana saja yang akan menjadi kawasan pembayaran non tunai. Tetapi sampai saat ini Kota Kupang saja yang menjadi pilot project untuk hal ini," tambahnya.
Terkait jumlah transaksi non tunai di NTT, lanjutnya masih sangat minim. Namun terkait berapa jumlah angka pastinya belum bisa ia sampaikan. Satu hal yang menjadi kendala dalam proses penerapan pembayaran non-tunai di NTT lanjutnya adalah masalah infrastruktur seperti masalah jaringan internet di suatu daerah.
Baca juga: Konsumsi pendorong utama pertumbuhan ekonomi NTT
Menanggapi hal itu Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ferry Kase menilai elektrifikasi sistem pembayaran dalam dunia perbankan di NTT masih terkendala minimnya infrastruktur.
"Saat ini pemerintah sedang berusaha agar semua pembayaran atau hal-hal yang berkaitan dengan mata uang dilakukan dengan cara elektronik, namun untuk wilayah NTT memang masih ada di wilayah perkotaan saja karena memang fasilitas ke pelosok masih sangat minim," katanya.
Menurut Ferry, berbagai infrastruktur yang harus mendukung agar sistem pembayaran elektronik bisa ada di seluruh NTT adalah pertama-tama mulai dari pembangunan jalan, kemudian jaringan listrik serta internet yang sering menjadi masalah di NTT.
"Di Jakarta saya selalu meminta agar segera selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan elektronik dalam hubungannya dengan sistem pembayaran. Di negara-negara lain masalah ini sudah bisa diselesaikan namun di daerah kita khususnya Indonesia belum berjalan dengan baik," tuturnya.
Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi NTT 2018 meningkat