Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur mendorong para kepala desa di daerah itu dapat mengalokasi dana desa (ADD) tahun 2018 untuk membangun embung di desanya masing-masing guna mengatasi krisis air bersih yang selalu melanda daerah ini pada musim kemarau.
"Dana desa bisa dimanfaatkan untuk membangun embung karena memiliki manfaat bagi semua masyarakat desa," kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki di Oelamasi, Senin (7/5), terkait mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat desa di Kabupaten Kupang pada musim kemarau.
Ia mengatakan, pembangunan sumur bor tidak perlu dilakukan di daerah itu karena membangun sumur bor akan membutuhkan biaya yang besar.
"Anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas sehingga tidak mungkin membangun sumur bor di 160 desa. Masyarakat juga akan dibebani biaya perawatan mesin pompa air apabila terjadi kerusakan sehingga tentu membebankan ekonomi masyarakat desa," tegas Ayub.
Baca juga: Enam desa belum pertangungjawabkan ADD Rp7 miliar
Menurut Bupati Ayub, membangun embung sangat ideal dilakukan setiap desa karena biaya yang murah serta digunakan dalam waktu lama baik untuk memenuhi kebutuhan air minum warga maupun untuk kebutuhan pertanian dan peternakan.
"Satu embung dengan kapasitas yang kecil membutuhkan anggaran Rp100 juta. Dana pembangunan embung dialokasikan dari dana ADD yang diterima setiap tahun," kata Bupati Ayub.
Ia mengatakan sekitar 10 desa di daerah itu telah memiliki embung desa yang dibangun dengan mengunakan dana desa.
Bupati yakin masyarakat di beberapa desa itu tidak lagi mengalami krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2018 karena memiliki embung desa yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga desa setempat.
"Dana desa bisa dimanfaatkan untuk membangun embung karena memiliki manfaat bagi semua masyarakat desa," kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki di Oelamasi, Senin (7/5), terkait mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat desa di Kabupaten Kupang pada musim kemarau.
Ia mengatakan, pembangunan sumur bor tidak perlu dilakukan di daerah itu karena membangun sumur bor akan membutuhkan biaya yang besar.
"Anggaran yang dimiliki pemerintah sangat terbatas sehingga tidak mungkin membangun sumur bor di 160 desa. Masyarakat juga akan dibebani biaya perawatan mesin pompa air apabila terjadi kerusakan sehingga tentu membebankan ekonomi masyarakat desa," tegas Ayub.
Baca juga: Enam desa belum pertangungjawabkan ADD Rp7 miliar
Menurut Bupati Ayub, membangun embung sangat ideal dilakukan setiap desa karena biaya yang murah serta digunakan dalam waktu lama baik untuk memenuhi kebutuhan air minum warga maupun untuk kebutuhan pertanian dan peternakan.
"Satu embung dengan kapasitas yang kecil membutuhkan anggaran Rp100 juta. Dana pembangunan embung dialokasikan dari dana ADD yang diterima setiap tahun," kata Bupati Ayub.
Ia mengatakan sekitar 10 desa di daerah itu telah memiliki embung desa yang dibangun dengan mengunakan dana desa.
Bupati yakin masyarakat di beberapa desa itu tidak lagi mengalami krisis air bersih pada musim kemarau tahun 2018 karena memiliki embung desa yang mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga desa setempat.