Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin meminta para kepala daerah dari 21 kabupaten/kota di NTT untuk melakukan penguatan daya saing produk dalam negeri, terutama kepada pelaku UMKM.
"Kita harus dorong (UMKM) bangkit, digitalisasi pemasaran serta pelatihan untuk bisa pasarkan (produk) ke daerah sekitar," kata Wapres saat menghadiri Rapat Progres Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Walikota di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin, (14/4).
Ia mengatakan penguatan langkah yang harus ditempuh untuk mendorong daya saing produk dalam negeri adalah melalui pemberdayaan UMKM, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, terutama ketika berbagai hambatan terjadi saat pandemi COVID-19.
Dengan kehadiran Labuan Bajo sebagai salah satu daerah super prioritas di Indonesia, Wapres berharap produk UMKM bisa terus berkembang. Apalagi, berbagai kegiatan nasional dan internasional telah dan akan terlaksana di Labuan Bajo. Hal itu harus dimanfaatkan, bukan sebagai lokasi kegiatan saja, melainkan ajang promosi produk yang menarik dari seluruh wilayah dalam provinsi NTT.
Wapres pun berpesan agar Pemerintah Provinsi NTT termasuk para kepala daerah memanfaatkan segala potensi baik kekayaan alam dan produk UMKM yang ada. Menurut dia, berbagai hasil produksi dari NTT sangat bisa dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kegiatan yang sama mengatakan bahwa pemerintah mendorong perbaikan kualitas produk UMKM agar dapat diserap oleh masyarakat, salah satunya dengan membuat tagline Bangga Buatan Indonesia.
Melalui tagline tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan aplikasi e-katalog dan toko daring untuk menghidupkan produksi UMKM melalui dorongan maupun peran serta kepala daerah.
Sedangkan untuk aplikasi toko daring, Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mewajibkan daerah membelanjakan 40 persen belanja barang dan jasa dari produk dalam negeri melalui sistem toko daring tersebut.
Dengan upaya itu, Tito menyakini UMKM di Indonesia akan hidup karena pembeli terbesar berasal dari anggaran pemerintah. Hal itu juga bisa mengurangi potensi korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa karena semuanya telah diatur pada e-katalog.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin dorong layanan publik di NTT berkualitas
Baca juga: Wapres: Ketersediaan air bersih dapat kurangi kemiskinan
"Kita harus dorong (UMKM) bangkit, digitalisasi pemasaran serta pelatihan untuk bisa pasarkan (produk) ke daerah sekitar," kata Wapres saat menghadiri Rapat Progres Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Walikota di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin, (14/4).
Ia mengatakan penguatan langkah yang harus ditempuh untuk mendorong daya saing produk dalam negeri adalah melalui pemberdayaan UMKM, mengingat UMKM merupakan tulang punggung perekonomian, terutama ketika berbagai hambatan terjadi saat pandemi COVID-19.
Dengan kehadiran Labuan Bajo sebagai salah satu daerah super prioritas di Indonesia, Wapres berharap produk UMKM bisa terus berkembang. Apalagi, berbagai kegiatan nasional dan internasional telah dan akan terlaksana di Labuan Bajo. Hal itu harus dimanfaatkan, bukan sebagai lokasi kegiatan saja, melainkan ajang promosi produk yang menarik dari seluruh wilayah dalam provinsi NTT.
Wapres pun berpesan agar Pemerintah Provinsi NTT termasuk para kepala daerah memanfaatkan segala potensi baik kekayaan alam dan produk UMKM yang ada. Menurut dia, berbagai hasil produksi dari NTT sangat bisa dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kegiatan yang sama mengatakan bahwa pemerintah mendorong perbaikan kualitas produk UMKM agar dapat diserap oleh masyarakat, salah satunya dengan membuat tagline Bangga Buatan Indonesia.
Melalui tagline tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan aplikasi e-katalog dan toko daring untuk menghidupkan produksi UMKM melalui dorongan maupun peran serta kepala daerah.
Sedangkan untuk aplikasi toko daring, Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran bersama yang mewajibkan daerah membelanjakan 40 persen belanja barang dan jasa dari produk dalam negeri melalui sistem toko daring tersebut.
Dengan upaya itu, Tito menyakini UMKM di Indonesia akan hidup karena pembeli terbesar berasal dari anggaran pemerintah. Hal itu juga bisa mengurangi potensi korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa karena semuanya telah diatur pada e-katalog.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin dorong layanan publik di NTT berkualitas
Baca juga: Wapres: Ketersediaan air bersih dapat kurangi kemiskinan