Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan selain bergantung pada APBN, Kemenkominfo juga akan menyiapkan langkah untuk membiayai kebutuhan anggarannya di tahun 2023 .
"Salah satu langkah tersebut di antaranya menyiapkan regulasi atau pun kebijakan serta kerjasama antarnegara sehingga kebutuhan anggaran yang tidak tercukupi oleh APBN bisa didapatkan," katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan komisi I DPR RI yang berlangsung secara hibrid, di Jakarta, Rabu (8/6).
Menurut dia, dibutuhkan kebijakan-kebijakan sehingga pembiayaan bisa memenuhi kebutuhan. Namun, kebijakan itu tidak harus dikeluarkan di tahun berjalan tapi bisa dimenggunakan kebijakan multiyears atau multitahun.
Dengan harapan sesuai dengan harapan dan cita- cita rakyat.
Membahas anggaran, jumlah pagu anggaran indikatif yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai Rp18,3 triliun. Jumlah itu lebih kecil dibanding anggaran 2022 senilai Rp21,63 triliun yang sebenarnya jumlah juga kurang dari anggaran yang diajukan Kementerian Kominfo di 2021 sebesar Rp42,13 triliun.
Baca juga: KPID NTT dorong Kominfo intensifkan sosialisasi migrasi TV digital
Baca juga: Kominfo bilang Mudik bisa menjadi langkah awal menuju endemi
Penyesuaian anggaran untuk 2022 dilakukan dan jumlah yang belum terpenuhi lewat APBN itu disesuaikan dengan sistem carried over atau seharusnya ditambahkan untuk anggaran di tahun berikutnya. Tetapi kondisi itu tidak memungkinkan, justru pagu anggaran Kemenkominfo lebih kecil.
"Kita pahami alokasi APBN memang disesuaikan dengan prioritas nasional bersamaan dengan keputusan mengikuti perubahan- perubahan yang berlangsung secara global mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geostrategi di Ukraina dan Rusia," tambah dia.
Pemerintah di masa pandemi ini cukup banyak memberikan subsidi mulai dari subsidi perlindungan sosial hingga subsidi energi, sehingga porsi untuk anggaran seperti infrastruktur yang bersifat jangka panjang diatur lebih kecil besarannya.
Ada pun selain menyiapkan kebijakan multitahun, pihaknya juga menyiapkan upaya bauran pembiayaan atau blended financing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Termasuk menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga program prioritas yang tinggi dapat tetap berjalan dengan metode yang tepat.
"Ini usaha yang akan kami lakukan, termasuk juga pembiayaan bilateral. Begitu jadi ada banyak bauran pembiayaan," ujar Johnny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kominfo siapkan langkah untuk biayai anggaran 2023 selain dari APBN
"Salah satu langkah tersebut di antaranya menyiapkan regulasi atau pun kebijakan serta kerjasama antarnegara sehingga kebutuhan anggaran yang tidak tercukupi oleh APBN bisa didapatkan," katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan komisi I DPR RI yang berlangsung secara hibrid, di Jakarta, Rabu (8/6).
Menurut dia, dibutuhkan kebijakan-kebijakan sehingga pembiayaan bisa memenuhi kebutuhan. Namun, kebijakan itu tidak harus dikeluarkan di tahun berjalan tapi bisa dimenggunakan kebijakan multiyears atau multitahun.
Dengan harapan sesuai dengan harapan dan cita- cita rakyat.
Membahas anggaran, jumlah pagu anggaran indikatif yang diberikan kepada Kementerian Kominfo bernilai Rp18,3 triliun. Jumlah itu lebih kecil dibanding anggaran 2022 senilai Rp21,63 triliun yang sebenarnya jumlah juga kurang dari anggaran yang diajukan Kementerian Kominfo di 2021 sebesar Rp42,13 triliun.
Baca juga: KPID NTT dorong Kominfo intensifkan sosialisasi migrasi TV digital
Baca juga: Kominfo bilang Mudik bisa menjadi langkah awal menuju endemi
Penyesuaian anggaran untuk 2022 dilakukan dan jumlah yang belum terpenuhi lewat APBN itu disesuaikan dengan sistem carried over atau seharusnya ditambahkan untuk anggaran di tahun berikutnya. Tetapi kondisi itu tidak memungkinkan, justru pagu anggaran Kemenkominfo lebih kecil.
"Kita pahami alokasi APBN memang disesuaikan dengan prioritas nasional bersamaan dengan keputusan mengikuti perubahan- perubahan yang berlangsung secara global mulai dari pandemi COVID-19 hingga kondisi geostrategi di Ukraina dan Rusia," tambah dia.
Pemerintah di masa pandemi ini cukup banyak memberikan subsidi mulai dari subsidi perlindungan sosial hingga subsidi energi, sehingga porsi untuk anggaran seperti infrastruktur yang bersifat jangka panjang diatur lebih kecil besarannya.
Ada pun selain menyiapkan kebijakan multitahun, pihaknya juga menyiapkan upaya bauran pembiayaan atau blended financing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap APBN.
Termasuk menyiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga program prioritas yang tinggi dapat tetap berjalan dengan metode yang tepat.
"Ini usaha yang akan kami lakukan, termasuk juga pembiayaan bilateral. Begitu jadi ada banyak bauran pembiayaan," ujar Johnny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kominfo siapkan langkah untuk biayai anggaran 2023 selain dari APBN